Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi sebagai mitra aktif dalam membentuk tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) global yang inklusif. Dalam forum internasional, Indonesia berkomitmen membawa perspektif negara berkembang guna memastikan teknologi ini bermanfaat secara luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sesi "IMFC Early Warning Exercise" yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) di Washington, DC, Amerika Serikat.

"Keterlibatan Indonesia dalam AI telah berkembang dari tahap awal pengembangan menjadi bagian integral dari seluruh perekonomian," ujar Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2026).

Pertumbuhan Pesat Sektor TIK

Menkeu memaparkan bahwa pada 2025, sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi dalam sejarah sebesar 8,35 persen. Capaian ini didukung oleh infrastruktur yang masif, termasuk jaringan serat optik sepanjang lebih dari 12.000 km dan kapasitas satelit nasional sebesar 150 Gbps.

Baca juga

Microsoft Cabut Dukungan Office 2021 Oktober 2026, Ini Cara Bertahan Tanpa Patch Keamanan

Indonesia secara aktif terus memperkuat ekosistem AI nasional agar peningkatan produktivitas dapat dioptimalkan di dalam negeri. Pemerintah juga memposisikan Indonesia tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga pengembang solusi berbasis AI yang terbuka terhadap kolaborasi global.

Mitigasi Risiko Sistemik

Meski optimistis, Indonesia tetap mewaspadai berbagai risiko sistemik yang menyertai adopsi AI. Risiko tersebut meliputi potensi gelembung aset dari investasi AI, gangguan pasar tenaga kerja akibat otomatisasi, hingga peningkatan konsentrasi pasar oleh platform global.

Selain itu, Purbaya menyoroti risiko stabilitas keuangan dari pengambilan keputusan berbasis algoritma serta potensi erosi fiskal dari aktivitas digital lintas negara. Sebagai bentuk partisipasi global, Indonesia menyatakan siap memajukan mekanisme peringatan dini khusus AI untuk mengantisipasi risiko keuangan sistemik.

Pertemuan Bilateral dan Aksesi OECD

Di sela agenda utama di Washington, Menkeu juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, salah satunya dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Mathias Cormann.

Baca juga

MSCI Soroti Transparansi, OJK Tancap Gas Benahi Integritas Pasar Modal

Dalam pertemuan tersebut, OECD menyatakan dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia. Selain itu, OECD berkomitmen memberikan dukungan pengembangan kapasitas institusional dan transfer pengetahuan terhadap Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Indonesia. (*)