JAKARTA – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.
Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG yang digelar 17-18 Juni 2026, pada Kamis (18/6/2026). 

"Suku bunga deposit facility naik 25 bps jadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen," kata Perry. 
Perry  menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang masih berlangsung.

Menurut Perry, kebijakan tersebut juga bersifat antisipatif (pre-emptive) guna memastikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap terkendali dalam kisaran sasaran pemerintah, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Sebelumnya, sebagian proyeksi ekonom yang dihimpun memperkirakan BI masih akan mengerek suku bunga acuan pada RDG BI Juni 2026. Padahal, sekitar sembilan hari sebelumnya, bank sentral sudah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) ke 5,50%.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terjaga 

Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga dengan ditopang oleh permintaan domestik walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) sudah naik 100 basis poin (bps) dalam semester pertama tahun ini.

Baca juga

Ribuan Pekerja Kena PHK Hingga Mei 2026, Fastpay Dorong Ketahanan Ekonomi

Pada awal 2026, BI-Rate tercatat berada pada level 4,75 persen. Untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik, pasar modal, dan nilai tukar rupiah, BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada 20 Mei, kemudian 5,50 persen pada 9 Juni, dan 5,75 persen pada hari ini.

Perry menyatakan bahwa permintaan domestik tetap terjaga didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga peningkatan investasi. Ia pun mempertahankan proyeksi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.

“Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik,” ujarnya.

Ia menyampaikan, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sejalan dengan berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan TKD Rp90 Triliun, Perkuat Fiskal Daerah

Ke depan, berbagai program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta implementasi program prioritas akan terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik.

Sedangkan peningkatan investasi tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi, terutama didukung investasi bangunan terkait proyek pemerintah.

“Sementara dari sisi eksternal, ekspor perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global,” kata Perry.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif.(*)