JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mengantongi restu pemegang saham untuk menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Keputusan tersebut diketok dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Jakarta.

Direktur Keuangan BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti, menyebut perseroan membidik dana segar di kisaran Rp4 triliun hingga Rp6,5 triliun dari aksi korporasi ini.

"Kepastian angka finalnya akan diumumkan pada 9 Maret 2026. Dana tersebut diharapkan menjadi amunisi strategis untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan," kata Roy kepada awak media seusai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat..

Sementara itu, Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, menegaskan rights issue ini merupakan langkah penting untuk merapikan struktur pendanaan, terutama dalam mendukung akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Melalui skema ini, BNBR berencana menerbitkan maksimal 90 miliar saham baru Seri E yang akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia sesuai regulasi yang berlaku.

“Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham perseroan,” ujar Anin.

Baca juga

Lonjakan Tarif Listrik 86,96 Persen Pemicu Terbesar Inflasi Tahunan Februari 2026

Setelah aksi korporasi ini, Anin menjelaskan rasio total pinjaman terhadap total aset akan menurun dari 84,28 persen sebelum PMHMETD menjadi 67,9 persen setelah PMHMETD.

Ia mengatakan, penurunan tersebut mencerminkan komposisi pendanaan berbasis ekuitas yang lebih besar, sehingga kontribusi kinerja aset terhadap pemegang saham turut meningkat.

“Selain itu, penurunan rasio ini memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan,” ujar Anin.

Lebih lanjut, rasio total pinjaman terhadap total ekuitas juga akan menyusut signifikan, dari 536,02 persen sebelum PMHMETD menjadi 211,57 persen setelah PMHMETD, yang menunjukkan peningkatan porsi ekuitas dibandingkan kewajiban.

Baca juga

Jatim–DKI Jakarta Gelar Misi Dagang dan Investasi, Perkuat Sinergi Ekonomi Antardaerah

"Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan perseroan antara ekuitas dan kewajiban,” ujar Anin.

Di sisi lain, Anin mengingatkan bahwa rencana PMHMETD akan berdampak terhadap para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru.

Adapun, persentase kepemilikan saham berpotensi terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33 persen setelah pelaksanaan HMETD.(*)