TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Priskhianto menyatakan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi. Hal ini sebagai jawaban atas dualisme kepengurusan yang saat ini terjadi di Dekopin. 

Diketahui, saat ini terdapat dua kubu. Pertama, kubu Priskhianto dan kedua, kubu Nurdin Halid, mereka masing-masing menggelar Munas pada tanggal yang berbeda.

Priskhianto menuturkan meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kepengurusan Dekopin, ia tak menunjuk hidung siapa yang salah.

Menurutnya, langkah yang diambil untuk mengadakan Munas Dekopin pada 1-2 Desember 2024, sudah sesuai dengan (AD-ART) Dekopin, mengingat masa bakti pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024. 

Munas tersebut telah memilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin secara aklamasi. Namun, Priskhianto menegaskan bahwa ia tidak ingin adanya perpecahan lebih lanjut di tubuh organisasi tersebut.

Munas Rekonsiliasi yang rencananya akan dilaksanakan pada 26 hingga 28 Desember mendatang, bertujuan untuk memperkuat kembali Dekopin agar lebih berperan dalam mendukung koperasi-koperasi di Indonesia. 

"Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," ungkap Priskhianto dalam konfrensi pers di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Priskhianto juga menerangkan, meskipun komunikasi telah dilakukan dengan Nurdin Halid, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun. Meski demikian, Priskhianto tetap membuka peluang untuk menjalin konsiliasi dengan Nurdin Halid. 

"Kami tidak menganggap beliau sebagai saingan, tetapi kami ingin mengajak beliau untuk bersama-sama membesarkan Dekopin," bebernya. 

Lebih lanjut, harapannya, Munas Rekonsiliasi ini dapat mengakhiri dualisme yang terjadi dan membawa Dekopin menjadi lebih kuat serta stabil dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk yang digagas oleh Presiden Prabowo. 

"Dengan begitu, Dekopin bisa kembali menjadi lembaga yang mampu memberdayakan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia," tandasnya. 

Sebagai bentuk dukungan rekonsiliasi, hadir dalam konferensi pers tersebut: Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburakhman, Wakil Ketua Komisi XII Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Politikus PKS Habib Idrus Assegaf, anggota Komisi III F- PDIP Nasyirul Fallah Amru, Politikus PDIP Yulian Gunhar, dan Politikus dari Partai Demokrat Muslim, serta Politikus dari PKB Bertu Merlas. (*)