JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersiap menertibkan platform agen perjalanan daring (Online Travel Agent/OTA) yang belum mengantongi izin resmi. Langkah ini ditempuh untuk melindungi wisatawan, menjaga penerimaan pajak daerah, serta memastikan persaingan usaha di sektor pariwisata berjalan adil.

Penertiban dilakukan bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) setelah pengawasan menemukan banyak akomodasi dipasarkan secara online tanpa legalitas, termasuk vila privat milik warga asing.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi prioritas. Ia mengingatkan agar potensi pajak yang seharusnya menopang pembangunan tidak justru mengalir ke luar negeri akibat praktik usaha yang tidak terdaftar.

Kemkomdigi akan mengambil tindakan tegas.

Baca juga

Waspada Bahaya Makanan Siap Saji, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Gizi Seimbang

"Platform OTA yang belum mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko langsung diblokir. Sementara OTA yang sudah terdaftar tetapi masih menayangkan akomodasi ilegal akan dikenai sanksi berdasarkan rekomendasi Kemenpar," kata Meutya ​​​dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menekankan pentingnya tata kelola yang sehat di sektor ini. Sepanjang 2025, pariwisata menyumbang devisa Rp317,2 triliun dan berkontribusi hampir 4–4,8 persen terhadap PDB nasional. Namun, hasil pengawasan di Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, dan NTB menunjukkan 72,8 persen akomodasi yang diperiksa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kondisi tersebut dinilai menciptakan persaingan tidak seimbang. Penginapan ilegal bisa menawarkan harga lebih rendah karena tidak menanggung kewajiban pajak, sehingga negara dan daerah kehilangan potensi penerimaan.

Kemenpar memberi tenggat hingga 31 Maret 2026 bagi seluruh OTA untuk membersihkan daftar penginapan tak berizin dari platform mereka. Ke depan, hanya akomodasi yang sah secara hukum yang boleh dipasarkan secara digital demi menjamin keamanan wisatawan dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. (*)