JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para wajib pajak segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila merasa diperas oleh pegawai atau petugas pajak saat berurusan dengan kewajiban perpajakan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan laporan tersebut hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak sedang berupaya meminta keringanan atau pengurangan pajak demi kepentingan pribadi.

Asep menjelaskan imbauan tersebut merupakan bagian dari langkah pengawasan dan upaya konkret KPK untuk menjaga kedaulatan serta penerimaan negara.

Baca juga

Dipanggil KPK saat Proses Praperadilan, Kuasa Hukum Gus Yaqut: Indikasi Kriminalisasi Makin Benderang

"Penindakan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada periode 2021–2026 diharapkan menjadi peringatan keras agar praktik serupa tidak terulang," ucapnya, Minggu (11/1/2026).

Ia menyebut modus kerja sama antara pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan pihak konsultan untuk mengatur nilai pajak demi keuntungan pribadi bukan hal baru dan berulang kali ditemukan. "Celah tersebut, harus segera dibenahi agar penerimaan negara tidak terus mengalami kebocoran," ucapnya.

Baca juga

Praperadilan Gus Yaqut, Mahfud MD: Pimpinan KPK Tak Berwenang Tetapkan Tersangka

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 pada 9–10 Januari. Dalam operasi tersebut delapan orang diamankan. OTT itu diduga berkaitan dengan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Setelah rangkaian pemeriksaan, KPK pada 11 Januari 2026 menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY). (*)