JAKARTA – Permohonan praperadilan kasus kuota haji tambahan 2024 yang diajukan mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ditolak oleh hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Di balik putusan tersebut, kuasa hukum Gus Yaqut pun menyoroti indikasi kuatnya intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini. 

Koordinator Tim Advokat Pembela Gus Yaqut, Mellisa Anggraini mengungkapkan, pada Minggu (8/3/2026), Gus Yaqut menerima surat pemanggilan dari KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Kamis (12/3/2206). Surat bernomor 1288/DIK.01.00/23/03/2026 yang diteken oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu itu diterima Gus Yaqut di tengah menjalani proses persidangan praperadilan yang masih berjalan. 

“Ini sangat aneh dan seolah tidak memahami etika hukum. Praperadilan masih berjalan, dan yang tengah dipersoalkan adalah penetapan status tersangka. Tapi ini KPK memanggil lagi seolah sudah mengetahui lebih awal putusan Rabu ini. Ini makin terang benderang adanya upaya kriminalisasi ke Gus Yaqut,” ujar Mellisa dalam keterangan persnya, Rabu (11/3/2026). 

Baca juga

Dipanggil KPK saat Proses Praperadilan, Kuasa Hukum Gus Yaqut: Indikasi Kriminalisasi Makin Benderang

Dalam sidang putusan, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pun hadir bersama beberapa pejabat. Kehadiran mereka, menurut Mellisa, secara etik juga problematik. Apalagi KPK beberapa hari sebelumnya melayangkan surat pemanggilan kembali ke Gus Yaqut sebagai tersangka. 

Mellisa mengaku sangat prihatin dengan kasus hukum yang menjerat Gus Yaqut ini. Sebab, putusan sidang praperadilan tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan keterangan para saksi ahli yang menguatkan adanya beberapa cacat formil dalam penetapan tersangka tidak menjadi pertimbangan hakim. 

Baca juga

Praperadilan Gus Yaqut, Mahfud MD: Pimpinan KPK Tak Berwenang Tetapkan Tersangka

Mellisa mengkritisi hakim praperadilan yang justru hanya mempertimbangkan jumlah alat bukti tanpa menilai kualitas maupun relevansinya. Mellisa mengungkapkan, pihaknya juga baru pertama kali melihat surat penetapan tersangka saat sidang berlangsung.

"Kami punya catatan serius tentang proses persidangan ini, karena dari sekian banyak dalil yang kami sampaikan, ternyata dari hakim praperadilan hanya melihat dari jumlah alat bukti yang sudah ada dua. Terkait dengan apakah berkualitas, apakah relevan, itu tidak dipertimbangkan sama sekali,” tandasnya. (*)