TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah dalam satu hari pada Senin (19/1/2026). Mereka adalah Bupati Pati, Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maida. 

Politika Research & Consulting, Nurul Fatta menilai, kinerja KPK dalam memberantas korupsi, khususnya di tingkat daerah tersebut patut diapresiasi. 

"Penindakan terhadap kepala daerah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya komitmen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih," katanya saat diwawancara TIMES Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Namun demikian, kata dia, tantangan kebijakan utama pemerintah ke depan adalah membangun ekosistem pencegahan korupsi yang efektif di daerah. 

Menurutnya, tanpa perbaikan struktural, mulai dari sistem insentif kepala daerah yang adil dan berbasis kinerja, reformasi birokrasi daerah, mekanisme audit yang kuat dan independen, hingga transparansi serta akuntabilitas anggaran, kasus korupsi kepala daerah akan terus berulang. 

"Sebab bagi saya ini berulangnya kasus korupsi atau apapun praktek yang merugikan rakyat yang dilakukan kepala daerah menunjukkan lemahnya political will dalam menerapkan prinsip good governance," jelasnya.

Tanpa Pandang Bulu

Fatta juga menyampaikan, kasus Bupati Pati, Sadewo, yang juga merupakan kader Partai Gerindra dan ditangkap KPK, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi dijalankan tanpa pandang bulu. 

Menurutnya, secara politik, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa partai penguasa maupun Presiden Prabowo sendiri tidak memberikan perlindungan terhadap kader yang terlibat praktik koruptif. 

"Jika komitmen ini tidak benar-benar dijalankan, sangat mungkin kekuasaan yang dimiliki Gerindra digunakan untuk melindungi kader sendiri, namun hal itu tidak terjadi," jelasnya.

Dari perspektif politik, kata pria berkacamata ini, langkah tegas ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat dalam agenda pemberantasan korupsi. 

Sebaliknya, penangkapan kepala daerah secara beruntun dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah, khususnya di daerah yang kepala daerahnya bersamalah. 

"Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memupuk apatisme politik, karena publik cenderung menyamaratakan bahwa seluruh pejabat publik tidak berbeda satu sama lain," katanya.

Karena itu, menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah lain, terutama kader Gerindra, bahwa tidak ada perlindungan politik bagi praktik-praktik yang merugikan rakyat. 

"Penegakan hukum yang konsisten justru menjadi fondasi utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi lokal," ujarnya. (*)