TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Bupati Pati, Sudewo dan tiga orang lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan perangkat desa setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Senin (19/1/2026) kemarin.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa setiap jabatan perangkat desa diduga memiliki nilai tertentu yang harus dibayarkan. 

“Setiap jabatan diduga memiliki nilai atau tarif tersendiri,” kata Bud, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Namun demikian, KPK belum membeberkan rincian besaran uang yang dimaksud. Menurut Budi, seluruh detail terkait dugaan praktik jual beli jabatan tersebut akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers pengumuman tersangka.

“Nanti akan kami jelaskan secara lengkap, termasuk pengisian jabatan terjadi di wilayah mana saja, berapa desa yang terlibat, serta jumlah jabatan yang dipersoalkan,” ujarnya.

Saat ini, Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

OTT di Kabupaten Pati menjadi operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK menggelar OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

OTT kedua berlangsung pada 19 Januari 2026 di Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).

Pada hari yang sama, KPK kembali melakukan OTT di Kabupaten Pati yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. (*)