TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten. Operasi ini menjadi OTT kesembilan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Hingga Kamis malam, tim KPK telah mengamankan lima orang dalam operasi tersebut.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan, kelima orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. KPK belum mengungkap identitas maupun perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.

“Siapa saja yang diamankan dan terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya,” katanya.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan.

OTT di Banten ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada Maret 2025.

Pada Juni 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Operasi berikutnya berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, OTT digelar di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam dua OTT terpisah. Terakhir sebelum OTT di Banten, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 9–10 Desember 2025 terkait dugaan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan OTT terbaru ini, KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap praktik korupsi di berbagai daerah. (*)