JAKARTA – Menteri Agama (Menag) periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menegaskan bahwa praperadilan yang dilakukannya bukan untuk menghambat ataupun melawan proses hukum. 

“Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan praperadilan atas ketersangkaan saya oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan,” ucap Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa (24/2/2026). 

Menag Yaqut Cholil Qoumas yang akrab disapa Gus Yaqut menjelaskan pengajuan praperadilan merupakan haknya sebagai warga negara dan hal ini bukanlah hal yang bertentangan. 

Baca juga

Gus Yaqut: Pemimpin Jangan Takut Ambil Kebijakan yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Ia juga mengungkapkan KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir dalam sidang pertama praperadilan dan meminta penundaan sidang yang disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini,” ungkapnya. 

Gus Yaqut menegaskan kasusnya adalah pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan termasuk kebijakan yang mempertimbangkan soal kemanusiaan dalam hal ibadah haji. 

“Bahwa kebijakan yang diambil meskipun dengan melakukan pertimbangan kemanusiaan, belum tentu tidak dipersoalkan. Itu tidak boleh membuat para pemimpin kita ini takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara,” tegasnya. 

Baca juga

KPK Absen di Sidang Perdana Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, Hakim Tunda Sepekan

“Indonesia tidak bisa dibangun dengan pemimpin-pemimpin yang takut,” tandas Gus Yaqut. (*)