TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap anak untuk bermimpi. Tapi kenyataannya, mimpi itu tidak tumbuh dengan kondisi yang sama di seluruh Indonesia. 

Anak-anak di kota belajar di ruang kelas bersih, duduk di kursi yang kokoh, dan terhubung dengan dunia lewat internet cepat. Mereka mengenal teknologi sejak dini dan dibimbing guru yang kompeten.

Namun hanya beberapa ratus kilometer dari sana, ada anak-anak yang belajar di ruang kelas yang hampir roboh. Meja yang mereka pakai sudah miring, papan tulisnya retak, dan internet? Jangankan internet sinyal telepon saja kadang tidak masuk. 

Di beberapa sekolah, seorang guru harus mengajar tiga sampai empat kelas karena memang tidak ada tenaga pengajar lain.

Dua pemandangan ini seperti dua dunia yang berbeda. Indonesia yang satu maju pesat, sementara Indonesia lainnya masih berjuang lewat keterbatasan yang tak henti-henti.

Kesenjangan ini bukan sekadar angka statistik. Ia adalah kenyataan yang dialami anak-anak setiap hari. Ia menentukan seberapa besar peluang mereka untuk berhasil, bukan karena kemampuan mereka kurang, tetapi karena kondisi mereka tidak mendukung.

Memang betul pemerintah sudah berbicara tentang digitalisasi sekolah. Tapi digitalisasi tidak akan berarti apa-apa kalau listrik sering padam, sinyal tidak stabil, dan guru tidak dilatih untuk menggunakan teknologi. Kita tidak bisa bicara “revolusi pendidikan” kalau masih banyak sekolah yang bahkan tidak punya ruang kelas layak.

Di titik ini, peran manajemen pendidikan menjadi sangat penting. Bukan hanya soal membuat kebijakan, tapi memastikan kebijakan itu benar-benar sampai ke sekolah yang paling terpencil. Jangan sampai yang di kota makin maju, sementara yang di desa hanya kebagian sisa.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, distribusi guru harus lebih adil. Tidak semua guru ingin ditempatkan jauh dari kota, dan itu wajar. Karena itu, insentif dan pelatihan harus benar-benar memberikan rasa aman dan penghargaan bagi mereka yang bersedia mengajar di daerah 3T.

Kedua, pemerataan infrastruktur harus jadi prioritas nyata. Internet bukan lagi fasilitas tambahan, ia sudah menjadi kebutuhan dasar pendidikan. Anak-anak tidak bisa bersaing kalau akses informasinya berbeda jauh.

Ketiga, kita perlu berani mencoba hal-hal baru. Guru Digital bisa menjadi solusi bagi sekolah yang kekurangan tenaga ahli. Perpustakaan digital keliling bisa membawa sumber belajar ke daerah yang tidak memiliki. Bahkan AI Learning Assistant dapat membantu siswa belajar membaca dan berhitung di tempat yang gurunya terbatas.

Namun semua ini hanya akan berhasil jika kita punya keberpihakan yang jelas. Pendidikan tidak boleh menunggu anak-anak datang ke kesempatan; justru negara yang harus membawa kesempatan itu ke mereka.

Kesenjangan pendidikan bukan hanya masalah fasilitas. Ini tentang masa depan. Tentang apakah seorang anak di desa punya hak yang sama untuk bermimpi seperti anak yang tinggal di pusat kota.

Jika kita benar-benar ingin Indonesia maju, maka kita harus memastikan bahwa pendidikan tidak lagi memiliki dua wajah. Tidak boleh ada lagi anak yang harus menahan mimpinya hanya karena ia terlahir di desa yang jauh dari kebisingan kota.

***

*) Oleh : Alsya Maulan, Mahasiswa Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.