TIMES JAKARTA, JAKARTA – Beberapa hari lalu saya berkunjung ke warung nasi padang dekat kantor, seperti biasa saya menggunakan hak saya untuk menunjuk langsung rendang mana yang paling besar dan tampak empuk di etalase. Saya tentu mengetahui rendang yang saya sukai, setidaknya bumbunya hitam pekat dan bukan yang masih agak kuning.

Ketika proses hampir selesai, tiba-tiba pemilik warung (yang mungkin sedang pusing harga bahan pokok naik) bilang begini “Mulai besok, pelanggan tidak ada yang memilih rendang sendiri, biar pelayan kami yang pilihkan, supaya proses cepat, tidak antre dan tentu mengurangi pelanggan yang terlalu banyak tahu.

Apakah yang dibilang si owner warung logis? Mungkin, lalu apakah efisien? Jelas. Akan tetapi masalah akan muncul ketika piring sampai di meja saya, setelah saya lihat, colek-colek menggunakan garpu hingga dibolak-balik ternyata potongan gajih yang lebih banyak lemak daripada dagingnya. 

Saya tentu ingin protes, tapi sialnya si pemilik warung padang dengan cekatan memberikan alasan yang menjadi pamungkas dan sudah saya duga “Yang penting murah, cepat dan enak kan?” katanya berlalu.

Itulah gambaran kasar ketika wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali ke tangan DPRD. Kita sedang ditawari “paket hemat” bernama efisiensi anggaran, namun harganya adalah kedaulatan lidah kita sendiri.

Argumen utamanya selalu angka, Pilkada langsung itu mahal, bikin kas negara jebol dan mudah memicu gesekan di grassroot. Namun dibalik argumen yang seolah-olah common sense itu, saya berkeyakinan dan menduga ada penghinaan halus terhadap kapasitas berpikir kita sebagai warga negara.

Masalah yang jarang dibahas dalam perdebatan di atas adalah bagaimana wacana Pilkada dilakukan oleh DPRD mencerminkan masyarakat kita yang kian pragmatis dan “malas” untuk berproses. Kita sedang mengalami apa yang disebut Erosi Imajinasi Politik sehingga kita lebih suka hasil instan daripada dialetika yang melelahkan.

Saya melihat secara logis, bahwa alasan menghapus Pilkada langsung karena “mahal, secara tidak langsung kita harus setuju untuk menghapus sekolah karena biaya SPP, gedung, buku itu sangat mahal dan kadang tidak terjangkau.

Padahal, Pilkada langsung adalah “sekolah politik” bagi rakyat, di saat rakyat memilih, mereka belajar tentang konsekuensi, belajar menilai rekam jejak dan belajar menjadi subjek sejarah. Apabila ke depan rakyat menyerahkan mandat itu ke DPRD untuk memilih kepala daerah, saya meyakini akan terjadi de-edukasi massal.

Kita dipaksa kembali menjadi anak kecil yang “disuapi” pemimpin oleh pengasuh yang beratasnamakan anggota dewan, dengan alasan kita belum cukup dewasa dalam mengelola uang saku atau anggaran pemilu itu sendiri.

Antara Biaya dan Investasi Peradaban

Saya memandang ada hubungan yang sering terputus dalam pikiran masyarakat kita yaitu pemisahan antara “biaya demokrasi” dan “biaya korupsi”. Memang, Pilkada langsung memakan biaya triliunan, akan tetapi memindahkan pemilihan ke ruang tertutup DPRD hanya memindahkan biaya tersebut ke bawah meja.

Saya menjadi teringat satu teori politik yang sering disebut sebagai Iron Law Oligarchy yang dicetuskan oleh Robert Michels. Om Michels beragumen bahwa dalam organisasi apapun termasuk negara, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite (oligarki).

Pilkada langsung adalah satu-satunya jalan di mana rakyat bisa sedikit mengusik konsentrasi kekuasaan tersebut. Apabila jalan ditembok, saya meyakini oligarki akan semakin kokoh karena mereka hanya perlu menyuap “orang dalam” bukan lagi merayu rakyat dengan program nyata.

Biaya “politik dagang sapi” ini mungkin tidak akan muncul di neraca APBN namun dampaknya akan kita rasakan dengan adanya kebijakan yang mungkin lebih memihak kepada penyokong dana dibandingkan kepentingan publik.

Tan Malaka pernah mengingatkan dalam bukunya Aksi Massa (1926) "Bahwa kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya 'pemimpin' adalah untuk mendidik rakyat agar mereka sanggup memimpin dirinya sendiri."

Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD justru melakukan hal sebaliknya di mana pemimpin merasa rakyat tidak sanggup memimpin dirinya sendiri lalu haknya dirampas atas nama efisiensi anggaran atau penghematan biaya pemilu.

Saya mencoba melihat solusi yang mendasar sebenarnya bukan sekadar mempertahankan sistem pemilihan, tapi kita harus mengembangkan cara berpikir masyarakat dari mentalitas “penyewa” menjadi “pemilik” dan bukan hanya sekadar NKRI harga mati.

Seorang penyewa negara biaya tidak peduli jika ada genteng otonomi daerah yang bocor, yang penting ia masih tidur hari ini. Namun, jika seorang pemilik negara akan cerewet soal pondasi dan demokrasi.

Masyarakat perlu mulai melihat demokrasi bukan sebagai “transaksi beli putus” setiap lima tahun, melainkan sebagai “biaya langganan” bagi kebebasan dan juga kontrol sosial kepada pemerintah dan juga kebijakannya.

Diskusi Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak mundur ke masa orde baru, namun harus mulai mewacanakan Digital Democracy. Kalau alasan atau akar masalah Pilkada langsung adalah biaya logistik, biaya kertas yang mahal, kenapa tidak menuntut untuk sistem e-voting berbasis blockchain yang transparan?

Dengan teknologi, setidaknya bisa memangkas biaya jauh lebih hemat tanpa menghilangkan hak rakyat untuk “memilih rendangnya sendiri.” Namun ternyata, elit lebih sering takut pada transparansi daripada mahal biaya pemilu karena sistem digital sudah terbuka dan memperkecil negosiasi di “ruang gelap”.

Demokrasi yang Berisik itu Sehat

Masyarakat perlu memahami bahwa demokrasi yang "berisik" dan "mahal" itu jauh lebih sehat daripada kedamaian di kuburan, di mana semua orang diam karena memang tidak diberi hak untuk bersuara. 

Memilih Pilkada lewat DPRD dengan alasan hemat adalah seperti orang yang berhenti makan supaya tidak perlu keluar uang untuk membeli beras, namun akhirnya harus keluar biaya rumah sakit yang lebih mahal karena busung lapar.

Kita harus berani untuk tetap repot, berani untuk tetap memilih, dan yang paling penting adalah berani untuk terus belajar berpikir secara berdaulat. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer dalam Rumah Kaca. "Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra (dan kemanusiaan), kalian hanya hewan yang pandai."

Dalam konteks ini, tanpa menghargai kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, negara ini hanyalah sebuah korporasi besar yang dipimpin oleh manajer-manajer yang dipilih di ruang rapat tertutup, sementara kita, rakyat, hanyalah buruh yang tidak punya hak suara atas siapa yang memimpin pabrik kita sendiri.

Jangan mau disuruh makan rendang pilihan orang lain, apalagi jika orang itu sebenarnya cuma ingin mengambil bumbunya dan menyisakan lengkuasnya buat kita.

***

*) Oleh : Fathin Robbani Sukmana, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.