TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pada akhir Mei, tepatnya pada tanggal 27-28 Mei 2025, Departemen Global Lembaga Bank Dunia dan Departemen Inovasi untuk Dampak Pembangunan akan menjadi tuan rumah edisi kedua Forum Global GovTech dan Inovasi Sektor Publik.

Forum ini akan mempertemukan para ahli global dari pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil yang memiliki kemampuan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), Blockchain, analisis data, Internet of Things (IoT), serta teknologi baru lainnya untuk mengembangkan GovTech. 

Tujuan dari GovTech adalah agar sektor publik menjadi lebih responsif, inklusif, transparan, dan berkinerja lebih baik dalam memenuhi kebutuhan warga negara.

Geodigital global

Forum tersebut menandakan bahwa geodigital dan konektivitas telah menjadi geopolitik baru yang bersifat global. Jika pada tahun 2005 terdapat sekitar satu miliar pengguna Internet di seluruh dunia, pada tahun 2025 jumlah tersebut hampir mencapai empat miliar dan terus bertambah.

Pada beberapa dekade yang lalu, Eropa dikenal sebagai pemain global utama di banyak bidang. Namun, saat ini dunia tidak lagi berpusat pada Eropa-dan tidak akan demikian di masa mendatang.

Jumlah penduduk Eropa akan semakin sedikit, semakin tua, dan relatif lebih miskin, sementara sebagian besar penduduk di kawasan dunia lainnya sedang bangkit.

Bahkan, meskipun menyatukan seluruh potensinya, kekuatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan Eropa akan tetap kalah dibandingkan dengan Tiongkok, AS, serta persekutuan negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara bersama Asia Pasifik.

Dalam hal GovTech yang mencakup layanan yang berpusat pada warga negara, aksesibilitas universal, dan transformasi digital, Eropa tampak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Qatar.

Sebagai contoh, Singapura telah merintis solusi GovTech sejak tahun 2016. Sejak saat itu, GovTech Singapura merancang, mengembangkan, dan memberikan layanan digital secara terpusat untuk memenuhi kebutuhan langsung warga negara dan bisnis serta keuangan. Sebagai hasilnya, pelayanan publik di Singapura menjadi semakin efisien dan berkurang korupsinya. 

Sementara itu, struktur ekonomi digitalnya semakin kuat. Diketahui bahwa proporsi UKM yang mengadopsi setidaknya satu solusi digital telah meningkat dari 69 persen pada tahun 2021 menjadi 82 persen pada tahun 2023.  

Nilai ekonomi digitalnya mencapai 113,2 miliar dolar Singapura, berkontribusi 17,7 persen terhadap PDB pada tahun 2023. 

Ekonomi digital Singapura diperkirakan akan melampaui Gross Merchandise Value (GMV) sebesar 80 miliar dolar Singapura pada tahun 2030. Ekonomi digital diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 30 persen terhadap PDB Singapura pada tahun 2030. 

Hal ini didorong oleh infrastruktur digital, basis talenta, dan lingkungan regulasi yang kuat di Singapura, yang telah menarik 80 dari 100 perusahaan teknologi teratas di dunia. 

Selain Singapura, Korea Selatan (Korsel) secara aktif mengejar transformasi digital di berbagai sektor, dengan investasi dalam AI, komunikasi 5G/6G, dan teknologi baru lainnya. 

Diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan (MOIS) memimpin transformasi digital di dalam negeri, dan berkolaborasi dengan negara-negara mitranya untuk membangun masyarakat digital yang lebih baik di seluruh dunia. 

Platform GovTech Korsel, GOV.KR kini digunakan oleh sekitar 90 persen untuk mengakses berbagai layanan e-government. Platform populer lainnya termasuk chatbot berbasis AI untuk warga negara. 

Pemerintah Korsel menyediakan platform Mobile IDE, yang awalnya hanya untuk ID tertentu tetapi kini diperluas untuk jenis ID lainnya termasuk SIM. Saat ini, warga negara Korsel dapat menikmati layanan pemerintah dengan ID digital, bukan ID plastik lagi. 

Di sektor keuangan, Korsel juga mengembangkan dokumen dan dompet digital, sehingga warga negara dan penduduk Korea Selatan dapat menyimpan sertifikat digital yang diterbitkan di portal tanpa harus mencetak dan mengajukannya secara langsung ke organisasi pihak ketiga. 

Pasar digital diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan (CAGR) sebesar 10,5 persen dari tahun 2024 hingga 2030, mencapai 34,47 miliar dolar AS.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang dikenal sangat aktif dalam mengadopsi GovTech. Hingga akhir tahun 2022, Tiongkok telah membangun dan mengoperasikan 2,31 juta stasiun pangkalan 5G, dan jaringan pita lebar gigabitnya memiliki kapasitas untuk menjangkau lebih dari 500 juta rumah tangga.

Lompatan pesat dalam pembangunan ekonomi digital Tiongkok dapat dikaitkan dengan pendekatan proaktif yang diambil oleh pemerintah dalam bidang infrastruktur digital selama bertahun-tahun.

Blueprint pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai ‘Jalur Tiongkok’ menekankan 8 aspek dalam pembangunan ekonomi digital, termasuk peningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan elemen data, dan promosi transformasi digital industri.

Sebagai hasilnya, ekonomi digital Tiongkok dapat tumbuh dengan pesat, didorong oleh permintaan pasar, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah yang kuat.

Pada tahun 2022, ekonomi digital Tiongkok mencapai 50,2 triliun yuan (sekitar 7,25 triliun dolar AS), tumbuh sebesar 10,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang 41,5 persen dari PDB Tiongkok.

Pada tahun 2023, nilai tambah dari industri inti ekonomi digital direvisi menjadi 12,7555 triliun yuan, yang menyumbang 9,9 persen dari PDB.

Namun, Tiongkok bertekad untuk melakukan terobosan signifikan dalam teknologi tiga dimensi, teknologi audio-visual imersif, dan aplikasi realitas virtual (VR) pada tahun 2026.

Rencana ini juga mencakup aplikasi VR yang luas di berbagai sektor. Lebih lanjut, rencana tersebut mengharapkan industri ini melampaui 350 miliar yuan (sekitar 48,2 miliar dolar AS) dalam hal nilai moneter, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak terkait.

Menurut sebuah laporan, ekonomi digital Tiongkok diproyeksikan akan mencapai 80 triliun yuan (sekitar 11 triliun dolar AS) pada tahun 2030.

Program pengembangan GovTech juga sangat aktif berlangsung di Qatar.  Sejalan dengan Visi Nasional Qatar 2030, baru-baru ini, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mengeluarkan Keputusan No. (3) tahun 2025, yang membentuk Komite Pengarah Pemerintahan Cerdas dan Keunggulan Digital.

Inisiatif ini menjadikan Qatar memiliki sistem pemerintahan digital yang semakin berkualitas dan ekonomi digital yang berkembang pesat. 

Nilai pasar transformasi digital Qatar diperkirakan mencapai 9,19 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan tumbuh pada CAGR sebesar 16,43 persen hingga mencapai 19,65 miliar dolar AS pada tahun 2030.

GovTech Indonesia

Berada di tengah geodigital global, Indonesia tidak tinggal diam dalam melakukan transformasi digital.

Tepat setahun yang lalu, pada 27 Mei 2024, Indonesia memulai ‘proyek pengembangan GovTech’ yang dinamakan ‘GovTech Indonesia’ yang dikenal sebagai INA Digital. 

Proyek ini bertujuan untuk mempercepat proses transformasi digital pemerintah, termasuk menyederhanakan lebih dari 27 ribu aplikasi digital di birokrasi untuk membuat layanan publik lebih efisien dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, INA Digital berfungsi sebagai 'jalan tol' untuk pelayanan publik. 

Menindaklanjuti langkah pendahulunya, Presiden Prabowo Subianto akan secara resmi meluncurkan integrasi GovTech dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2025 ini.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Presiden Prabowo ingin mempercepat empat fungsi utama INA Digital sebagai berikut.

Pertama, mengoptimalkan pengumpulan pendapatan negara dengan merampingkan pembayaran pajak daring melalui sistem Coretax dan memastikan pengumpulan royalti pertambangan mineral dan batu bara yang tepat menggunakan sistem Simbara.

Kedua, GovTech meningkatkan efisiensi dengan memberikan evaluasi berbasis data terhadap vendor dalam proyek pemerintah, menerapkan sistem e-katalog, serta memungkinkan pengawasan proyek negara secara real-time untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu hingga Rp 100 triliun.

Ketiga, platform ini akan memusatkan layanan publik yang penting, termasuk administrasi kewarganegaraan, SIM, paspor, serta akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Terakhir, GovTech akan menyederhanakan proses perolehan izin usaha, sehingga memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi global.

Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Digital 

Di bidang keuangan, Indonesia telah mengembangkan aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu platform daring yang menjadi standar untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih modern, lebih inklusif, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Diketahui, adopsi QRIS memberikan akses pembayaran digital yang lebih luas, terutama bagi UMKM dan masyarakat di daerah yang kurang terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.

QRIS juga memudahkan transaksi antarnegara, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di luar negeri dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital lokal mereka.

QRIS memfasilitasi kolaborasi dengan negara lain. Sebagai contoh, Indonesia telah melakukan interkoneksi pembayaran dengan Malaysia menggunakan QRIS dan DuitNow QR Code dari Malaysia, dan terus mengembangkan interkoneksi dengan negara lain di ASEAN.

Singkatnya, penerapan QRIS dalam konteks GovTech Indonesia diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company pada 14 April 2024 memperkirakan nilai transaksi bruto (GMV) seluruh aktivitas ekonomi digital di Indonesia tumbuh dari 80 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 90 miliar dolar pada 2024.

Diharapkan laju pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tersebut akan terus berlanjut hingga 2030, sehingga mencapai 360 miliar dolar AS (Rp5.680 triliun).

Menyelesaikan Pekerjaan Rumah

Meski telah memulai proyek GovTech dan meluncurkan QRIS, Indonesia masih perlu menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang mendesak.

Pekerjaan rumah besar ini ada karena Indonesia masih menghadapi kendala akses internet yang belum merata, keamanan siber yang masih rentan, dan literasi digital yang masih rendah.

Agar proyek GovTech dan QRIS dapat berjalan dengan baik, Indonesia harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan untuk mengatasi kesenjangan digital.

Indonesia juga perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan siber dan menjamin privasi data, sehingga individu dan bisnis merasa nyaman, termasuk dalam bertransaksi menggunakan aplikasi QRIS.

Indonesia perlu melakukan sosialisasi dan edukasi digital secara masif, baik di kalangan pegawai negeri maupun masyarakat umum, agar tidak merasa canggung dalam mengadopsi teknologi digital.

Indonesia harus meningkatkan transformasi organisasi, membangun ekosistem yang kolaboratif, meningkatkan daya saing, dan memperkuat koordinasi antar berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam proyek-proyek digitalisasi.

Terakhir, Indonesia perlu terus menjalin kerja sama digital dengan negara-negara lain, sehingga aplikasi QRIS dapat digunakan dalam kegiatan transaksi lintas negara.(*)

***

*) Oleh : Mubasyier Fatah, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Pelaku Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.