TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam dua dekade terakhir, China telah berhasil membangun ekosistem teknologi pemerintahan (GovTech) yang terintegrasi dan efisien. Pendekatan top-down yang kuat, dukungan infrastruktur digital nasional, dan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta telah memungkinkan China untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif. 

Namun, meskipun China telah mencapai kemajuan signifikan, tantangan dalam implementasi GovTech tetap ada, dan pelajaran dari pengalaman mereka dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang efektif.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan keberagaman geografis, menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan GovTech. Di antaranya, ketimpangan infrastruktur digital antar daerah menjadi hambatan utama. 

Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sekitar 64 kabupaten/kota di wilayah tengah dan timur Indonesia belum terhubung dengan jaringan serat optik nasional, serta 57 kabupaten/kota belum terhubung dengan jaringan pita lebar. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan akses layanan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, keamanan data menjadi isu krusial. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami serangan siber besar yang mengakibatkan kebocoran data sensitif dari lebih dari 230 lembaga pemerintah. Kejadian ini menyoroti pentingnya membangun infrastruktur keamanan siber yang tangguh dan sistem cadangan data yang andal.

Pada sisi lain, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan. Meskipun pemerintah menargetkan 9 juta talenta digital pada tahun 2035, kesenjangan keterampilan digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) masih signifikan. Tanpa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai, implementasi GovTech akan terhambat.

Pelajaran dari China

China menawarkan beberapa pelajaran penting dalam membangun GovTech yang efektif. Pertama, pendekatan terpusat dalam perencanaan dan koordinasi digitalisasi pemerintahan memungkinkan integrasi sistem yang lebih baik. Melalui lembaga seperti Cyberspace Administration of China (CAC), China dapat mengarahkan dan mengontrol arah transformasi digital secara nasional.

Kedua, investasi besar dalam infrastruktur digital, seperti pusat data nasional dan jaringan serat optik, mendukung aksesibilitas dan kecepatan layanan publik. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan teknologi besar seperti Alibaba dan Tencent mempercepat inovasi dan adopsi teknologi baru dalam sektor publik.

Ketiga, penerapan kebijakan yang mendukung interoperabilitas antar sistem dan lembaga pemerintah meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi. Misalnya, sistem identitas digital nasional dan platform layanan publik terpadu memungkinkan warga negara mengakses berbagai layanan dengan mudah.

Rekomendasi untuk Indonesia

Untuk membangun GovTech yang efektif, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan inklusif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Pertama, membangun Infrastruktur Digital Nasional. Memperluas jaringan serat optik dan pusat data di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), untuk memastikan akses layanan digital yang merata.

Kedua, menguatkan keamanan siber dan cadangan data. Membangun sistem keamanan siber yang tangguh dan memastikan semua data pemerintah memiliki salinan cadangan yang aman untuk mencegah kehilangan data akibat serangan siber.

Ketiga, meningkatkan kompetensi SDM digital. Melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi untuk ASN dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi untuk pengembangan kurikulum yang relevan.

Keempat, mendorong kolaborasi publik-swasta. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi untuk mempercepat inovasi dan adopsi teknologi dalam layanan publik, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek digitalisasi.

Kelima, menerapkan kebijakan interoperabilitas. Mengembangkan standar dan protokol yang memungkinkan sistem dan data antar lembaga pemerintah dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi secara efisien.

Diantara inovasi tentang government technology yang diterapkan di China, yakni Central Business District (CBD) di Futian District, Shenzen, China, yang mendorong penerapan digital government dengan mengintegrasikan AI dan keterlibatan publik, dengan support dari Huawei. 

Hasilnya mencengangkan, dengan efektivitas birokrasi sekaligus pemerintahan yang melayani, kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pada 2022 di agenda Smart City World Congress, Futian dianugerahi ‘Economy Award’, karena keberhasilan penerapan govtech yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

China telah menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, investasi yang tepat, dan koordinasi yang efektif, transformasi digital pemerintahan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, dan pelajaran dari pengalaman mereka dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia. 

Dengan mengadopsi pendekatan yang adaptif dan inklusif, Indonesia memiliki potensi untuk membangun GovTech yang efektif dan memberikan layanan publik yang lebih baik bagi warganya. (*)

***

*) Oleh : Munawir Aziz, Penerima Beasiswa AIFIS untuk Studi dan Riset di Amerika Serikat, Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom (2020-2023).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.