TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tengah situasi yang penuh tekanan ekonomi yang belum stabil, bencana yang terus berulang, hingga konflik sosial yang mencemaskan masyarakat sebenarnya hanya mengharapkan hal sederhana: suara negara yang menenangkan. Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda. 

Alih-alih menyejukkan, ucapan sejumlah pejabat publik justru memantik kontroversi, menimbulkan jarak emosional, bahkan melukai perasaan rakyat. Kata-kata yang seharusnya jadi penguat, berubah menjadi pemicu keresahan.

Komunikasi publik sejatinya bukan hanya perkara menyampaikan data dan capaian. Teori komunikasi klasik Harold Lasswell menekankan lima unsur penting: who says what, in which channel, to whom, with what effect. 

Jika salah satu unsur terganggu, misalnya pesan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik, maka komunikasi akan gagal dan bahkan memperdalam krisis. 

Dalam konteks pejabat publik, kegagalan komunikasi bukan sekadar miskomunikasi teknis, tetapi juga ancaman bagi legitimasi negara.

Krisis Kepercayaan dan Bahaya Komunikasi Kaku

Era digital menjadikan masyarakat semakin kritis dan reaktif. Pernyataan pejabat tidak lagi berhenti di ruang konferensi pers, tetapi menyebar luas di media sosial. Setiap kalimat segera ditafsirkan ulang, diperdebatkan, bahkan diparodikan. 

Teori two-step flow Paul Lazarsfeld menjelaskan bahwa opini publik sering terbentuk melalui pemimpin opini. Kini, warganet berperan sebagai “pemimpin opini” baru. Maka, satu ungkapan yang tidak peka dari pejabat bisa cepat berubah menjadi krisis citra.

Komunikasi yang kaku, normatif, atau bernada menyalahkan pihak lain tidak lagi bisa diterima. Dalam situasi sulit, publik membutuhkan kehadiran pemerintah yang membumi, bukan sekadar birokrasi yang dingin.

Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik, menekankan konsep empathic understanding kemampuan untuk masuk ke dalam perspektif orang lain. Prinsip ini relevan bagi pejabat publik: empati bukan sekadar ucapan “turut prihatin,” melainkan kehadiran penuh dalam bahasa, gestur, dan kebijakan.

Bahasa empati berarti menggunakan tutur yang mudah dipahami rakyat, mendengar keluhan, serta menawarkan solusi dengan rendah hati. Empati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan moral yang mampu membangun legitimasi pemerintah. Tanpa empati, komunikasi akan terasa hampa, meskipun penuh dengan angka-angka dan jargon teknis.

Evaluasi Pola Komunikasi Publik

W. Timothy Coombs melalui teori crisis communication menegaskan pentingnya strategi apology dan corrective action dalam menghadapi krisis. Pejabat publik akan lebih dihormati bila berani mengakui kekeliruan sekaligus menawarkan perbaikan. Sebaliknya, sikap defensif yang berlebihan justru menimbulkan amarah publik dan memperburuk krisis kepercayaan.

Maka, evaluasi pola komunikasi pejabat publik menjadi sangat mendesak. Evaluasi ini bukan hanya soal teknis berbicara di depan kamera, tetapi menyentuh paradigma dasar: apakah komunikasi selama ini masih berorientasi pada pencitraan, atau sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat?

Rakyat tidak menuntut pejabat publik menjadi sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh empati. 

Di tengah situasi sulit, suara pejabat yang menenangkan dapat menjadi energi pemersatu. Evaluasi pola komunikasi publik harus dilakukan, agar negara benar-benar hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui kata-kata yang berempati. (*)

***

*) Oleh : Raden Siska Marini, Aktivis Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Pedesaan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.