https://jakarta.times.co.id/
Opini

Tragedi Agustus dan Desakan Reformasi Politik

Senin, 01 September 2025 - 02:20
Tragedi Agustus dan Desakan Reformasi Politik Masyudi, MP., Peggiat Medsos.

TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan, Agustus 2025 justru meninggalkan catatan kelam dalam sejarah bangsa. Bulan yang seharusnya menjadi momentum kebangsaan, berubah menjadi bulan duka akibat tragedi yang merenggut nyawa rakyat.

Akhir Agustus, publik sangat terguncang atas meninggalnya Affan, seorang driver ojek online, yang menjadi korban tindakan represif aparat saat mengamankan aksi demonstrasi. 

Peristiwa ini bukan hanya melukai keluarga dan orang terdekatnya, tetapi juga menampar nurani bangsa yang kerap menyebut dirinya demokratis.

Affan bukanlah seorang jenderal lapangan, bukan orator, apalagi penggerak massa. Ia hanyalah rakyat kecil yang setiap hari mencari nafkah lewat layar ponsel dan roda motornya. 

Ironisnya, ia justru harus kehilangan nyawa di tengah benturan negara dengan warganya. Affan menjadi simbol paling nyata dari wajah politik yang gagal melindungi rakyat.

Kematian Affan, dan empat orang lainnya di gedung DPRD Makassar, menunjukkan betapa rapuhnya ruang aman bagi rakyat. Demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang ekspresi sah kebebasan berpendapat, terlalu sering berubah menjadi arena represi. Mereka hanyalah korban terbaru dari pola kekerasan negara yang telah lama berlangsung dan berulang.

Melirik Catatan KontraS, tercatat 645 kasus kekerasan oleh Polri, mengakibatkan 759 orang luka-luka dan 38 orang tewas. Peristiwa ini terjadi sebagian besar saat pembubaran aksi massa dan penanganan demonstrasi. Pola yang terus berulang ini membuktikan bahwa alasan klasik seperti “kesalahan prosedur” atau “ekses situasi” sudah tidak bisa lagi diterima. 

Kematian warga bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari sistem yang rusak, sistem yang cenderung menggunakan kekuatan berlebihan terhadap sipil: peserta aksi, jurnalis, pengamat, bahkan orang yang sekadar melintas.

Budaya Impunitas dan Krisis Komunikasi Politik

Luka bangsa semakin dalam karena budaya impunitas yang terus dipelihara. Kekerasan aparat dianggap wajar, seolah menjadi bagian dari prosedur keamanan. Dari ratusan kasus, hanya segelintir yang berujung pada hukuman serius, sementara sisanya menguap, hilang dalam kabut birokrasi dan manuver politik. Pesan yang terbaca jelas: kekuasaan boleh salah, tetapi hampir tidak pernah dihukum.

Tragedi ini juga menyingkap cacat besar dalam komunikasi politik kita. Alih-alih menenangkan rakyat, banyak pernyataan pejabat justru memperkeruh suasana. 

Kalimat arogan, jauh dari empati, kerap keluar dari ruang kekuasaan. Ketika kritik dijawab dengan ancaman dan suara rakyat ditanggapi dengan sinisme, ruang demokrasi kian menyempit.

Demokrasi tidak berhenti pada pemilu. Demokrasi adalah jaminan kebebasan dan ruang aman bagi rakyat. Jika rakyat takut bersuara, jika seseorang bisa kehilangan nyawa hanya karena berada di sekitar demonstrasi, maka demokrasi itu sedang sakit.

Tak Punya Bagian Menuntut

Jacques Ranciere, filsuf Prancis, mengatakan demokrasi bukan sesuatu yang mapan, melainkan proses yang terus diperjuangkan. Demokrasi hadir ketika “si tak punya bagian” menuntut haknya untuk didengar mereka yang selama ini diabaikan, ditekan, atau dianggap tidak penting.

Aksi-aksi massa belakangan ini, pembakaran gedung DPR di Makassar, Bandung, NTB, dan penjarahan rumah pribadi Anggota DPR Sahroni, Uya dan Eko, adalah bentuk jeritan “si tak punya bagian.” Mereka yang terhimpit kesulitan ekonomi dan dikecewakan oleh elit politik akhirnya memilih jalan ekstrem untuk menuntut perubahan.

Affan adalah simbol nyata dari kelompok itu. Ia tidak pernah hadir di panggung politik, tidak pernah mendapat ruang dalam wacana negara, tetapi justru harus membayar harga paling mahal: nyawanya sendiri.

Reformasi Politik yang Mandek

Lebih dari dua dekade setelah reformasi 1998, wajah otoriter dan represif seharusnya ditinggalkan. Namun kenyataannya, demokrasi kita stagnan. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini mandek di tengah jalan.

Parlemen tidak lagi menjadi rumah aspirasi rakyat, melainkan pasar kekuasaan. Partai politik sibuk dengan perebutan internal ketimbang membangun kaderisasi sehat. Rakyat diposisikan hanya sebagai penonton yang diberi hak memilih lima tahun sekali, lalu dilupakan setelahnya.

Reformasi politik bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Jika demokrasi ingin diselamatkan, fondasi politik harus segera dibenahi.

Dari Rekrutmen Politik hingga Money Politics

Persoalan utama bukan hanya pada figur politisi, melainkan sistem yang melahirkannya. Rekrutmen kader partai yang tertutup, elitis, dan transaksional membuat politik kehilangan idealisme. Dari sistem inilah lahir politisi instan yang lebih sibuk menjaga kursi daripada memperjuangkan rakyat.

Fenomena ini terlihat dalam diskusi publik di podcast Akbar Faisal Uncensored berjudul “Garis Batas Anggota DPR Putih-Hitam: Rakyat Menuntut Pembubaran DPR.” 

Dalam percakapan itu, politisi PDIP Adian Napitupulu mengakui hanya segelintir anggota DPR yang benar-benar berdiri bersama rakyat. Sisanya hanyalah penjaga kepentingan politik.

Lebih parah, praktik money politics masih meracuni demokrasi. Banyak masyarakat menerima uang atau barang menjelang pemilu seolah hal itu lumrah. Padahal, setiap rupiah yang diterima adalah pintu masuk pada perbudakan politik lima tahun berikutnya. Dari sinilah lahir politisi yang tidak merasa berutang pada rakyat, tetapi pada para penyandang dana.

Membongkar Impunitas dan Oligarki

Reformasi politik juga harus berani membongkar budaya impunitas di tubuh partai maupun parlemen. Politisi korup tidak boleh berlindung di balik bendera partai. Partai politik harus ikut bertanggung jawab, bukan justru melindungi kadernya dengan manuver hukum dan politik.

Selain itu, oligarki dan politik kekerabatan harus dilawan. Demokrasi tidak akan sehat jika partai dikuasai segelintir elit dan kursi-kursi strategis diwariskan layaknya harta keluarga. Politik harus kembali menjadi ruang meritokrasi, bukan dinasti.

Menyelamatkan Demokrasi

Demokrasi yang sehat hanya akan tumbuh jika fondasi-fondasi politiknya juga kuat. Tanpa reformasi politik, demokrasi akan terus menjadi ritual kosong: ramai setiap lima tahun sekali, lalu sepi makna di antaranya.

Hari ini bangsa berada di persimpangan. Kita bisa terus membiarkan tragedi seperti Affan berulang, membiarkan rakyat marah hingga membakar gedung dewan, membiarkan parlemen menjadi pasar transaksional. 

Atau kita bisa memilih jalan berani: melakukan reformasi politik nyata, membenahi rekrutmen partai, menghentikan money politics, mengakhiri impunitas, dan meruntuhkan oligarki.

Tragedi ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di bibir pejabat. Demokrasi harus hadir nyata melindungi rakyat. Tanpa reformasi politik, luka rakyat akan terus menganga, dan bangsa ini hanya akan dikenang sebagai bangsa yang gagal menjaga martabat warganya sendiri. (*)

 

***

*) Oleh : Masyudi, MP., Peggiat Medsos.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

Pewarta : Hainor Rahman
Editor : Hainorrahman
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Jakarta just now

Welcome to TIMES Jakarta

TIMES Jakarta is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.