TIMES JAKARTA, SOLO – Pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran. Tentu kemenangan ini menjadi kemenangan Prabowo dalam kontestasi politik pasca reformasi. Dalam hal ini membuktikan kesabaran Prabowo dalam dunia politik membuahkan hasil. 

Namun selain hal tersebut kemenangan ini banyak mendapat kritikan dari masyarakat karena proses pencalonan wakil presiden dianggap sebagai permainan elite politik. Pesta demokrasi diakali oleh aturan yang menyebabkan ketua Mahkamah Konstitusi harus diganti, walaupun demikian pesta demokrasi di tahun 2024 tetap berjalan dengan damai.

Kemenangan Prabowo ini tentu tidak sendiri melainkan dibantu oleh koalisi partai politik untuk mensukseskan dan mobilisasi masa. Sehingga ketika kita berkaca pada pemilu pemilu sebelumnya pasti akan terjadi pembagian kekuasaan ketika presiden terpilih sudah dilantik. 

Kita lihat pada pemilihan langsung yang dimenangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya dalam kabinetnya diisi oleh partai pengusung kemenangannya, begitupula pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kabinetnya diisi oleh partai politik bahkan dari relawan pendukungnya. Lalu bagaimana dengan Prabowo? Pelantikan presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada Oktober 2024 ini, terdapat wacana adanya Kabinet Zaken.

Mengenal Kabinet Zaken 

Apakah yang disebut dengan istilah Kabinet Zaken? Meminjam istilah dari de Groot, kabinet zaken adalah bentuk kabinet di mana para anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi teknis, bukan karena afiliasi politik mereka. Kabinet ini sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih profesional dan teknokratik, yang dirancang untuk menghadapi situasi kritis atau ketika sistem politik partisan tidak efektif dalam menangani masalah-masalah mendesak. 

Ia juga berpendapat bahwa kabinet zaken membantu mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk lebih memahami nya kita melihat pendapat dari Sterk berpendapat bahwa kabinet zaken merupakan solusi sementara dalam sistem demokrasi, khususnya ketika krisis politik atau ekonomi terjadi. 

Kabinet ini dibentuk untuk menjaga efisiensi pemerintahan dan menghindari disfungsi yang mungkin timbul akibat perebutan kekuasaan di antara partai politik. Sterk menekankan bahwa kabinet zaken harus menjaga netralitas dan fokus pada kebijakan yang pragmatis, bukan pada agenda politik.

Pendapat dari ahli diatas dapat diambil kesimpulan yakni kabinet zaken merupakan kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan sebagai perwakilan partai politik tertentu. Meskipun demikian, anggota kabinet zaken tetap bisa berasal dari partai politik. 

Tujuan utama pembentukan kabinet ini adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dalam kabinet, meningkatkan efektivitas kerja para menteri, serta mencegah potensi korupsi yang mungkin dilakukan oleh menteri di dalam kabinet.

Apakah di Indonesia pernah dibentuk kabinet zaken? Jawabannya adalah sudah pada masa presiden Soekarno yakni Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo dan Kabinet Djuanda. Mengapa tiga kabinet ini disebut dengan cabinet zaken? karena kursi mentri banyak diduduki oleh ahli atau teknokrat pada masa itu, namun tidak terlepas juga ahli yang dicalonkan oleh partai politik jadi dapat disimpulkan bahwasanya kabinet orde lama tersebut tidak sepenuhnya dari golongan ahli atau non politik namun terdapat campuran didalamnya.  

Siapkah Kabinet Zaken di Pemerintahan Prabowo?

Pertanyaan besar ini sangat berat di jawab karena ketika kita melihat pemenangan Prabowo sangat didukung oleh berbagai partai politik di Indonesia. Bahkan jika kita melihat kontestasi politik ditingkat daerah saat ini partai politik sudah bergabung menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus yang dimana partai tersebut di pusat semua mendukung kemenangan Presiden terpilih. Terlebih wacana penambahan kursi mentri di kabinet Prabowo menjadi sinyal kuat pembagian kekuasaan atas kemenangannya. 

Namun hal ini akan menjadi pemerintahan terbaik ketika Presiden terpilih dapat melaksanakan kabinet zaken karna dimana didalamnya terdapat ahli ahli di bidangnya yang menjadi tonggak pemerintahan Indonesia kedepan. Selain itu ketika kabinet ini dapat diimplementasikan , angka korupsi ,kolusi dan nepotisme dapat di tekan bahkan di kurangi.

***

*) Oleh : Haidar Fikri, SIP., MAP., Pengamat Politik Solo Raya.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.