Kemensos: Rekrutmen Sekolah Rakyat Fokus Verifikasi Lapangan, Bukan Nilai
Kementerian Sosial menegaskan rekrutmen Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik. Fokus utama adalah pemenuhan syarat administrasi dan verifikasi lapangan bagi keluarga miskin desil 1 dan 2 demi memutus rantai kemiskinan.
Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa proses perekrutan siswa untuk program Sekolah Rakyat tidak didasarkan pada seleksi akademik. Fokus utama program ini adalah pemenuhan syarat administrasi dan verifikasi lapangan guna memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa aspek ekonomi menjadi indikator tunggal kelayakan siswa.
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo saat menerima audiensi pimpinan DPRD Brebes di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis.
Transparansi dan Data Akurat
Proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan langsung terhadap keluarga yang terdaftar dalam desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera sekaligus menutup celah praktik nepotisme dalam perekrutan.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” tegas Agus.
Fasilitas Lengkap dan Skala Nasional
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas yang disediakan sangat mumpuni, mencakup lapangan olahraga, perpustakaan, ruang kelas modern, hingga makan bergizi tiga kali sehari. Selain itu, setiap siswa akan mendapatkan delapan set seragam dan laptop untuk menunjang pembelajaran.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik dengan total 15.954 siswa dan didukung oleh ribuan tenaga pendidik. Pemerintah juga tengah mengebut pembangunan gedung permanen di 104 lokasi yang ditargetkan rampung pada 2026.
Pemberdayaan Potensi Lokal
Agus menambahkan, program ini juga mengedepankan prinsip kearifan lokal. Jika Sekolah Rakyat didirikan di suatu daerah, seperti Brebes, maka prioritas siswa dan tenaga pengajar harus berasal dari daerah tersebut.
“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. Dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” jelasnya.
Jembatan Menuju Dunia Kerja
Tak hanya fokus pada pendidikan karakter dan akademis, Kemensos juga menyiapkan masa depan lulusannya melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Dikti Sainstek, Kemnaker, dan BP2MI.
“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” tambah Agus.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Brebes, Iqbal Tanjung, menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran program ini di daerah.
“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
