Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional. Langkah ini diambil guna mendongkrak keselamatan, kapasitas, efisiensi, serta keandalan layanan lalu lintas udara di Indonesia.

"Modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas, keselamatan, efisiensi, dan ketahanan pelayanan lalu lintas udara Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Komitmen penguatan tersebut ditegaskan saat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub bersama AirNav Indonesia menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Banten.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional, sekaligus memantau implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System (ATMAS) di New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC).

Agenda yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, ini diisi dengan rapat koordinasi serta peninjauan langsung ke Indonesia Network Management Centre (INMC) dan New JATSC guna melihat pengembangan teknologi terkini serta kesiapan layanan navigasi domestik.

Lukman menyampaikan, implementasi modernisasi ATMAS di Jakarta ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh pada Juni 2026. Sistem mutakhir ini sebelumnya telah sukses diterapkan di tiga wilayah, yakni Medan, Pontianak, dan Balikpapan.

“Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” jelas Lukman.

Mitigasi Gangguan Navigasi

Dalam kesempatan itu, Lukman juga memastikan kesiapan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Upaya mitigasi ini menjadi perhatian serius setelah insiden gangguan navigasi yang terjadi pada April 2026 lalu. Kala itu, cuaca buruk memicu gangguan teknis yang menyebabkan belasan jadwal penerbangan terpaksa dialihkan.

Meski demikian, operasional penerbangan dipastikan tetap berjalan aman. Petugas mengoptimalkan sistem navigasi cadangan berbasis terrestrial seperti Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring Equipment (DME), dan VHF Omnidirectional Range (VOR), yang ditopang oleh panduan radar vector oleh petugas Air Traffic Control (ATC).

Selain itu, Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia telah meningkatkan koordinasi lintas instansi, menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM), melaporkan kejadian kepada ICAO Asia Pacific Regional Office, serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Penanganan GNSS RFI.

Lukman menegaskan, pihaknya memprioritaskan agar pelayanan navigasi penerbangan selalu berjalan optimal di segala situasi.

"Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan berkelanjutan,” pungkas Lukman.

Merespons langkah tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengapresiasi tindakan cepat dan responsif yang ditunjukkan oleh Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia dalam menangani gangguan navigasi.

Menurut Ridwan, berbagai langkah taktis dan mitigasi yang telah disiapkan membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional dunia penerbangan nasional. (*)