JAKARTA – Kabinet Bayangan hari ini menggelar rapat kabinet perdana pasca-pembentukan lengkap di Jakarta Pusat. Hal ini menandai masuknya inisiatif ini ke tahap kerja operasional. 

Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari menjelaskan, Kabinet bayangan ini lahir dari kegelisahan yang sama, yakni pengawasan terhadap pemerintah semakin melemah, sementara kebutuhan publik akan akuntabilitas kebijakan berjalan setiap hari. 

"Masyarakat sipil memutuskan tidak menunggu mekanisme itu diperbaiki dari atas, melainkan membangunnya sendiri dengan orang-orang yang kompeten, non-partisan, dan bisa dipertanggungjawabkan rekam jejaknya," katanya, pada Senin (27/7/2026).

Langkah ini, kata Feri, sekaligus menjawab ekspektasi publik bahwa pengawasan terhadap pemerintah semestinya berpijak pada kompetensi dan integritas, bukan sekadar kedekatan atau posisi politik.

"Rapat ini dirancang untuk merumuskan tiga jalur kerja sekaligus: bagaimana Kabinet Bayangan berkomunikasi dan menyerap masukan dari publik, bagaimana ia membangun jalur konstruktif dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi, dan bagaimana gerak solutifnya diterjemahkan menjadi langkah konkret, bukan sekadar pernyataan sikap," jelasnya. 

Ketiga jalur ini, lanjut dia, akan menjadi kerangka kerja tetap yang dievaluasi secara berkala, dan dari situ pula lahir sikap resmi bahwa para anggota Kabinet Bayangan tidak boleh berhenti pada respons reaktif terhadap pernyataan atau kebijakan menteri Kabinet Merah Putih.

Setiap anggota didorong menawarkan gagasan progresif di bidangnya masing-masing, sesuai kompetensi yang menjadi alasan mereka dipilih sejak awal.

Penggalangan Donasi Publik

Baca juga

Pengawasan pada Pemerintah Terus Melemah, Kabinet Bayangan Resmi Dibentuk di Jakarta

Feri Amsari mengatakan, salah satu hasil rapat di Jakarta tersebut adalah keputusan untuk membuka penggalangan donasi publik. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk kerja-kerja berskala kecil yang kerap luput dari perhatian pemerintah. 

Misalnya, bantuan cepat untuk persoalan warga yang tidak masuk prioritas anggaran negara, dukungan teknis bagi kelompok masyarakat yang butuh advokasi, dan inisiatif solutif lain yang bisa dieksekusi tanpa birokrasi panjang. 

Mekanisme penggalangan akan dijalankan melalui platform berizin resmi agar akuntabel dan dapat diaudit publik. Donasi ini punya makna yang lebih dari sekadar pendanaan operasional. Secara politik, sumber dana menentukan kepada siapa sebuah lembaga pengawasan sesungguhnya bertanggung jawab. 

Akademisi dari Universitas Andalas ini mengaku, Kabinet Bayangan sengaja tidak menggantungkan diri pada pembiayaan partai, korporasi, atau kelompok kepentingan tertentu, karena itu akan membuka celah bagi tekanan balik yang justru melemahkan independensi kerja pengawasannya. 

"Donasi dari publik menjadikan legitimasi Kabinet Bayangan berasal langsung dari rakyat yang diwakilinya, bukan dari elite yang justru sedang diawasi. Semakin luas basis donatur, semakin kuat pula posisi tawar Kabinet Bayangan untuk bersikap kritis tanpa kompromi terhadap kekuasaan mana pun," ujarnya. 

Baca juga

Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, BPKH Janji Dana Haji Aman dan Transparan

Bukan Simbol Perlawanan 

Feri mengklaim, Kabinet Bayangan ini posisinya bukan sebagai simbol perlawanan, melainkan kawan tanding yang serius bagi pemerintah pihak yang mendorong standar kerja pemerintah naik lewat pembanding nyata, bukan lewat kritik tanpa alternatif. 

Sebagai bagian dari komitmen itu, Kabinet Bayangan akan segera menyiapkan debat terbuka dengan para menteri Kabinet Merah Putih, agar publik bisa menilai sendiri kualitas kebijakan dan kemampuan komunikasi setiap menteri secara langsung, bukan lewat narasi sepihak.

Untuk membuktikan keseriusan itu, kurang dari tiga bulan ke depan Kabinet Bayangan akan menerbitkan dua rapor sekaligus. Rapor kinerja pemerintah, yang menilai realisasi janji dan kebijakan Kabinet Merah Putih berdasarkan data dan indikator terukur, serta rapor kinerja Kabinet Bayangan sendiri. 

Menurutnya, penerbitan rapor kinerja internal ini penting agar Kabinet Bayangan tidak hanya menuntut akuntabilitas dari pemerintah, tetapi juga menempatkan dirinya pada standar pengawasan yang sama. 

"Seluruh proses ini terbuka bagi publik: kabinetbayangan.id dan akun resmi media sosial Kabinet Bayangan berfungsi sebagai kanal tetap untuk menampung aspirasi masyarakat, bukan hanya saluran informasi satu arah," ujarnya. (*)