JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), M. Risyad Fahlefi, meminta pemerintah melakukan pengetatan anggaran di tengah situasi global yang tidak menentu. Sektor program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menjadi sorotan utama untuk segera dievaluasi.

GMNI menilai ada ruang pemborosan anggaran yang sangat besar jika program tersebut dipaksakan berjalan tanpa adanya pemetaan wilayah skala prioritas.

"Secara garis besar, GMNI memberikan masukan agar negara menghemat anggaran di tengah krisis ekonomi ini. Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misalnya, MBG difokuskan pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Langkah ini tentu dapat menghemat APBN," katanya dalam keterangannya, pada Rabu (17/6/2026).

"Berikutnya mengenai KDMP, kita tahu beredar isu potensi korupsi dan lain sebagainya. Tentu hal seperti ini yang tidak kita inginkan," tambahnya.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Selain memangkas pengeluaran, Risyad juga memaparkan solusi konkret untuk mendongkrak pendapatan negara secara signifikan dari sektor potensial. Penguatan ekonomi domestik dan hilirisasi komoditas dinilai menjadi kunci utama untuk keluar dari jebakan krisis ekonomi.

"Kedua, kami mendorong negara untuk menambah pendapatan anggaran. Misalnya dengan memaksimalkan potensi ekonomi maritim, memaksimalkan kebijakan ekspor satu pintu dari PT DSI, optimalisasi hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong UMKM agar bisa memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi bangsa," paparnya.

Transparansi Kasus Dadan Hindayana

Tidak kalah penting, penegakan hukum yang objektif dan bebas dari kepentingan politik transaksional diangkat sebagai pilar utama stabilitas nasional. GMNI menyoroti maraknya tindakan represif dan kriminalisasi yang masih menimpa elemen sipil serta para aktivis di lapangan.

"Penegakan hukum ini kami pandang sebagai alat persatuan nasional sekaligus alat untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945. Ketika hukum memberikan rasa keadilan—misalnya tidak ada lagi aktivis yang dikriminalisasi atau dipersekusi seperti kasus penyiraman air keras—maka kepercayaan publik akan kembali kuat," tegas Risyad.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

Kasus hukum teranyar yang menjerat pejabat tinggi negara seperti eks Kepala BGN, Dadan Hindayana juga tidak luput dari pantauan ketat organisasi mahasiswa Marhaenis ini. Risyad mendesak adanya keterbukaan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kelanjutan penanganan kasus korupsi institusional tersebut.

"Terkait eks Kepala Badan Gizi Nasional yang telah ditangkap, kami mempertanyakan bagaimana proses penanganannya. Harus ada transparansi dan penjatuhan hukuman yang seadil-adilnya," ujarnya. (*)