Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa kesiapan orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat menjadi kunci utama efektivitas kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, ancaman di ruang digital tidak cukup diatasi hanya dengan regulasi, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak.

“Percepatan penetrasi internet di ruang digital harus segera diimbangi dengan langkah perlindungan yang nyata,” kata Lestari di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Lestari memaparkan, urgensi perlindungan ini didasarkan pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang menunjukkan bahwa sembilan dari 10 anak usia lima tahun ke atas di Indonesia telah aktif menggunakan internet.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Kondisi tersebut diperparah oleh data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang mencatat lonjakan kasus pornografi anak hingga hampir 48 persen dalam kurun waktu empat tahun. Angka kasus merangkak naik secara signifikan dari 986.648 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.450.403 kasus pada tahun 2024.

Melihat fakta tersebut, Lestari menekankan bahwa anak-anak harus diproteksi dari paparan konten negatif, disinformasi, kekerasan digital, hingga praktik eksploitasi di ruang maya yang berpotensi merusak pembentukan karakter generasi muda.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

“Literasi digital harus menjadi kebutuhan utama dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat agar mampu bergerak bersama membangun ekosistem digital yang aman,” ujarnya menambahkan.

Ia kembali mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak sangat bergantung pada komitmen dan dukungan kolektif. Upaya perlindungan anak di ranah siber ini, menurut Lestari, merupakan bagian dari investasi besar untuk menjaga masa depan bangsa. (*)