JAKARTA – Demi memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) siap melibatkan sekolah hingga pemerintah daerah (pemda).

Hal ini diungkapkan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Menurutnya, strategi ini diterapkan guna memastikan seluruh kelompok sasaran mendapatkan layanan secara tepat dan merata.

"Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat," ujarnya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Sony menjelaskan verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa.

Melalui mekanisme ini dilakukan pendataan serta pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Sebagai bentuk transparansi, lanjutnya, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id. 

BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing.

"Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri, yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466," kata Sony.

Ia menjelaskan data penerima manfaat yang saat ini digunakan merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024. 

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

Saat itu proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam, sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.

Sony mengakui pada masa awal tersebut BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional, jumlah personel BGN saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal.

Meski demikian melalui penguatan koordinasi antar-kementerian dan partisipasi aktif pemerintah daerah serta masyarakat, BGN optimis validasi data akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Data yang valid tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan Program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan. (*)