TIMES JAKARTA, INDONESIA – Pemerintah Jerman mendorong penguatan tekanan internasional terhadap Iran di tengah meluasnya gelombang unjuk rasa anti-pemerintah.

Berlin secara terbuka menyoroti peran Rusia dan China yang dinilai terus memberi dukungan politik terhadap rezim Teheran di tengah krisis domestik yang kian memburuk.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa hubungan strategis antara Iran, Rusia, dan China berkontribusi pada ketidakstabilan global. Pernyataan tersebut disampaikannya saat kunjungan ke Washington, DC, Selasa (13/1/2026) waktu setempat.

“Kerja sama antara Iran, Rusia, dan sebagian juga China merupakan segitiga yang bertanggung jawab atas banyak kemalangan di dunia,” kata Wadephul kepada penyiar publik ARD.

Menurut Wadephul, tindakan represif aparat keamanan Iran terhadap pengunjuk rasa menunjukkan bahwa pemerintah Teheran telah kehilangan legitimasi politiknya. Oleh karena itu, Jerman mendorong isolasi diplomatik yang lebih tegas terhadap Iran melalui mekanisme internasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa Berlin tengah mengintensifkan upaya diplomatik di tingkat Uni Eropa untuk memperluas sanksi terhadap Iran, termasuk mendorong agar Korps Garda Revolusi Islam dimasukkan dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Wadephul mengakui telah membahas situasi Iran dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, menyusul peringatan Presiden AS Donald Trump yang memicu spekulasi kemungkinan langkah militer.

“Sampai saat ini belum ada keputusan final. Namun, Iran tentu memahami bahwa pemerintahan Amerika Serikat memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mengambil langkah tegas,” ujarnya.

Sebagai sekutu dekat Israel, Jerman mengambil posisi keras terhadap Teheran. Kanselir Friedrich Merz sebelumnya menyatakan bahwa rezim Iran tengah berada dalam fase krusial yang dapat menentukan masa depan politik negara tersebut.

Sejalan dengan sikap tersebut, Kementerian Luar Negeri Jerman memanggil Duta Besar Iran untuk menyampaikan protes resmi atas kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil.

“Tindakan brutal rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri tidak dapat diterima. Pemerintah Iran harus menghentikan kekerasan dan menghormati hak asasi warganya,” demikian pernyataan resmi kementerian.

Iran telah diguncang gelombang unjuk rasa sejak akhir Desember, bermula dari Grand Bazaar Teheran pada 28 Desember akibat anjloknya nilai tukar rial dan memburuknya kondisi ekonomi.

Aksi protes kemudian menyebar ke berbagai kota di seluruh negeri.
Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Hingga kini, belum ada data resmi mengenai jumlah korban.

Namun, lembaga pemantau HAM berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), memperkirakan lebih dari 2.500 orang tewas, lebih dari 1.100 orang luka-luka, serta sekitar 18.000 orang ditahan.(*)