JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan devisa hasil ekspor. Langkah ini diambil menyusul belum optimalnya dampak kebijakan tersebut dalam meningkatkan cadangan devisa nasional.

"Devisa hasil ekspor akan ditinjau lagi. Saya ngatur devisa kan enggak seberapa detail, tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi, BI (Bank Indonesia) mungkin akan melihat (devisa hasil ekspor) lagi," kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Kebijakan lebih lanjut akan ditentukan melalui proses diskusi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Arahannya mereka (pemerintah) akan diskusikan lagi. Tapi, saya enggak ini, biar aja nanti Bapak (Prabowo) yang ngomongin," tambah Purbaya.

Baca juga

Mengenal Tradisi Lebaran di Pacitan, Ada Prepegan hingga Lebaran Ketupat

Evaluasi ini telah dibahas dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di kediamannya pada Minggu (12/10/2025). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan peninjauan ulang ini. "Salah satunya (yang dibahas) mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor," ujar Prasetyo.

Masih adanya celah regulasi menjadi perhatian serius. "Ya masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," sambung Prasetyo.

Baca juga

Bagaimana Islam Memandang Seseorang yang Tak Memberi Maaf Kala Lebaran?

Kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam sendiri telah berlaku sejak 1 Maret 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan seluruh eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri. Target ambisius telah dicanangkan Presiden Prabowo dalam pidato Februari 2025, dimana ia menargetkan devisa Indonesia dapat mencapai minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan ini berjalan. (*)