TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses amendemen UUD 1945 tidak boleh dianggap sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, melainkan harus dilakukan melalui proses panjang dengan melibatkan partisipasi publik secara transparan.

"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut," tegas Muzani dalam pidatonya pada peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).

Muzani menekankan tiga prinsip utama dalam amendemen konstitusi:

1. Harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk akademisi dan tokoh masyarakat

2. Dilakukan berdasarkan konsensus luas, bukan keinginan kelompok tertentu

3. MPR sebagai pemegang kewenangan harus bertindak hati-hati dan bijaksana

"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," tegas politikus Gerindra ini.

Acara yang dihadiri seluruh pimpinan MPR ini juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Mendagri Tito Karnavian dan Menko PMK Pratikno, serta kepala lembaga negara termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan B. Najamudin.

Muzani mengingatkan bahwa sebagai "arsitek sistem ketatanegaraan", MPR memikul tanggung jawab besar untuk memastikan perubahan konstitusi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, sambil tetap menjaga relevansi UUD 1945 dengan perkembangan zaman.

"Ini adalah kewenangan yang luar biasa... Namun, kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana," pungkas Muzani menutup pidatonya. (*)