TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa peran DPR dalam reformasi Polri hanya sebatas fungsi pengawasan. Ia menekankan, pembentukan tim maupun komite reformasi Polri sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif.

“Saya tidak tahu (nama-nama anggota komisi reformasi Polri), saya bukan pemerintah. Kayaknya enggak (ada perwakilan DPR) deh, kan itu urusannya eksekutif,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Dasco menambahkan, DPR tidak akan mencampuri urusan eksekutif, namun akan menjalankan tugas pengawasan melalui Komisi III DPR dalam memastikan jalannya reformasi kepolisian.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tim khusus yang saat ini dibentuk Kapolri masih bersifat persiapan. Tugasnya mencakup pendataan serta pembagian subkelompok yang nantinya akan membantu komisi reformasi Polri bentukan Presiden.

“Saya dapat informasi tim ini adalah tim persiapan yang melakukan pendataan kemudian dibagi dalam beberapa subkelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden,” ujarnya.

Menurut Dasco, keberadaan tim persiapan internal Polri tidak bertentangan dengan komite reformasi Polri yang dibentuk Presiden. Justru, kedua struktur tersebut dinilai saling melengkapi dalam menjalankan agenda reformasi.

“Menurut saya tidak ada hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi (reformasi Polri),” imbuhnya.

Kendati begitu, Dasco menegaskan DPR tetap menjalankan perannya mengawasi jalannya reformasi Polri agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan prinsip negara hukum. (*)