TIMES JAKARTA, BANDUNG – Demi meningkatkan kesiagaan dan respons cepat dalam penanggulangan bencana, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo RI) menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio 700 MHz.

"Frekuensi di band 700 MHz dipilih karena frekuensi ini cukup rendah dibanding yang seluler 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, jadi jangkauannya sangat luas," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dari Plasa Telkom Pangandaran, Jawa Barat pada Selasa (9/4/2019).

Menurutnya, di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, pita frekuensi radio 700 MHz bahkan juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan publik (public services) antara lain Kepolisian, Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Panggilan Darurat dan Rumah Sakit.

"Di dunia internasional, band 700 itu secara standar internasional menjadi digital dividen. Disepakati, bagian dari 700 MHz itu harus dialokasikan untuk aplikasi kebencanaan, digunakan untuk menangani memitigasi penanganan maupun recovery bencana,"  jelas Rudiantara.

Selain itu, pita frekuensi radio 700 MHz berpotensi besar dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi kebencanaan yang lebih canggih, peningkatan jangkauan pita lebar di daerah rural, serta perbaikan kualitas pita lebar di kota besar yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

"Negara tetangga kita sudah mulai membebaskan frekuensi 700 MHz, dari penggunaan televisi analog, kemudian analognya bermigrasi menjadi digital, sehingga frekuensinya bisa digunakan, itulah namanya digital dividen, sebagiannya digunakan untuk kebencanaan," tuturnya.

Dalam konteks komunikasi kebencanaan, Indonesia sebagai negara rawan bencana, butuh dukungan infrastruktur yang canggih dan mampu melayani trafik komunikasi suara (voice) dan multimedia. Harapannya, kondisi lapangan bisa dipantau dan dianalisa secara lebih efektif dan efisien karena pos komando penanggulangan bencana langsung menerima data video dan data-data sensorik lain secara real time.

Dalam ujicoba selama sebulan hingga 9 Mei 2019 mendatang, Kemkominfo RI melakukan kolaborasi kementerian, lembaga dan ekosistem telekomunikasi di antaranya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Polri dan Pemerintah Daerah serta stakeholders telekomunikasi. (*)