TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak memiliki niat untuk menghidupkan kembali sistem dwi fungsi TNI yang memungkinkan prajurit aktif menempati jabatan politik atau pemerintahan. Hal tersebut merespons kekhawatiran publik terkait meningkatnya jumlah pejabat TNI di posisi sipil.

"Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI," ujar Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Menurut Frega, keterlibatan TNI dalam jabatan di sektor sipil bukan untuk tujuan politik, melainkan untuk membantu pemerintah dalam memperkuat kedaulatan negara di berbagai aspek.

Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam sektor pangan. Menurut Frega, TNI berperan pula dalam memperkuat kedaulatan pangan dengan menempatkan orang-orang terbaiknya di sektor pangan negara.

Tentu orang yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketahanan pangan dan teritorial.

"Berbicara tentang kedaulatan pangan bagian dari pertahanan nirmiliter, di mana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keahlian tertentu pada jabatan tertentu," jelasnya.

TNI dan Peran dalam Kedaulatan Negara

Frega menegaskan bahwa penguatan kedaulatan yang menjadi fokus TNI bukan hanya di bidang pertahanan militer, tetapi juga mencakup ekonomi, pangan, hingga kebudayaan.

Oleh karena itu, penempatan pejabat TNI aktif dalam sektor-sektor tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman mereka.

Frega juga memastikan bahwa seluruh proses penempatan pejabat TNI dalam jabatan sipil telah melalui prosedur yang berlaku dan kinerja mereka akan dievaluasi secara objektif.

"Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah," tegasnya.

Respons atas Pernyataan SBY

Pernyataan ini juga muncul setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyinggung fenomena pejabat TNI aktif yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan.

Dalam pertemuan dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025), SBY menyoroti bagaimana putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus mundur dari TNI untuk mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2016.

Meskipun AHY kalah dalam pemilihan tersebut, kini ia aktif di dunia politik dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. (*)