TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disetujui DPR tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Menurut Puan, pembahasan revisi UU TNI di Komisi I DPR telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan,” ujar Puan saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Puan menjelaskan bahwa revisi UU TNI memiliki tiga fokus utama. Pertama, pada Pasal 7 terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Puan menyatakan, pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14, menjadi 16 tugas pokok.

Fokus kedua pada revisi UU TNI adalah penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga. Revisi pada Pasal 47 mengatur penambahan jumlah posisi bagi prajurit aktif di kementerian dan lembaga, dari semula 10 menjadi 14 jabatan.

Kemudian, fokus ketiga adalah penambahan masa dinas prajurit. DPR dan pemerintah menyepakati perpanjangan masa dinas keprajuritan untuk memberikan keadilan bagi prajurit yang telah mengabdi bagi pertahanan NKRI.

"Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, disepakati bahwa revisi UU TNI hanya difokuskan pada tiga aspek utama ini," kata Puan Maharani.

Selain revisi UU TNI, Rapat Paripurna DPR juga mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai RUU inisiatif DPR. Selain itu, DPR juga mengambil keputusan terkait 10 RUU tentang Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. (*)