TIMES JAKARTA, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono, memberikan kritik tajam terhadap kinerja BUMN Karya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang menghadirkan Direktur Utama dari PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya, Rabu (5/3/2025).

Dalam rapat tersebut, Budi Sulistyono menyoroti strategi bisnis dan kebijakan pengambilan proyek oleh perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah. Menurutnya, BUMN Karya tidak boleh hanya sekadar mengerjakan proyek karena diminta oleh pemegang saham, termasuk presiden, tanpa perhitungan bisnis yang matang.

“Ketika suatu saat Pak Menteri, Presiden, ataupun pemegang saham meminta suatu pekerjaan, pernahkah Bapak-Bapak menolak karena pekerjaan itu berpotensi rugi? Atau sebenarnya sudah dihitung untung, tapi tiba-tiba malah rugi?” ujar Kanang, sapaan akrabnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menegaskan bahwa setiap proyek harus mempertimbangkan dua aspek utama; social oriented dan profit oriented. Menurutnya, visi dan misi negara dalam pembangunan harus tetap berjalan, tetapi keuntungan finansial juga tidak boleh diabaikan.

Selain itu, ia mempertanyakan mengapa beberapa proyek yang dikerjakan BUMN Karya di luar negeri justru lebih menguntungkan dibandingkan proyek dalam negeri.

“Adhi Karya mengerjakan proyek railway di Filipina senilai Rp3,2 triliun, untung atau tidak? Untung kan? Kalau proyek di luar negeri untung dan di dalam negeri untung mending Go Internasional saja jangan main di dalam negeri” sindirnya.

Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur VII (Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan) ini juga menyoroti peran PT Waskita Karya dalam pembangunan sembilan ruas jalan tol yang belum terjual. Ia menyarankan agar BUMN Karya tidak hanya mengandalkan pembangunan proyek baru, tetapi juga melakukan diversifikasi bisnis, seperti mengelola dan melakukan maintenance jalan tol yang sudah ada.

“Saya melihat ada perusahaan asing, terutama dari China, yang masuk ke proyek ini pasti profit. Lalu bagaimana dengan Waskita Karya? Ada profit atau tidak?” tanyanya dengan nada kritis.

Selain itu, ia menekankan bahwa skema lelang melalui e-Katalog harus dilakukan secara transparan dan bersaing dengan perusahaan dalam dan luar negeri secara sehat.

Kanang juga mengingatkan bahwa strategi pembangunan pemerintah saat ini tidak lagi terlalu fokus pada infrastruktur, sehingga BUMN Karya harus mampu beradaptasi dan berinovasi agar tetap bertahan.

“Strategi pemerintahan saat ini tidak memiliki konsen besar untuk pembangunan. Maka akan ada penurunan proyek. Ini yang harus diantisipasi oleh BUMN Karya,” tegas Legislator dari PDI Perjuangan ini.

Ia pun berharap agar BUMN Karya tidak terus-menerus mengalami kerugian dan mulai mencari sumber pendapatan baru di luar proyek infrastruktur utama. (*)