TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk belum mengadopsi standar terbaru Bank Dunia dalam penghitungan kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2025. Standar tersebut menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021, sementara BPS masih mempertahankan PPP 2017.

Sebelumnya, Bank Dunia telah memperbarui garis kemiskinan internasional, yang semula 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari menjadi 3 dolar AS. Namun, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masih mengacu pada standar 2,15 dolar AS (PPP 2017).

“Kami menyesuaikan metodenya, tapi PPP-nya kami masih tetap (PPP 2017), karena ini terkait dengan RPJMN 2025-2029, agar berkesinambungan untuk mengevaluasinya. Sementara World Bank kan baru rilis pada Juni yang lalu,” kata Ateng di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Meski belum mengadopsi PPP 2021, BPS memastikan telah menyempurnakan metodologi penghitungan, termasuk penggunaan spatial deflator. “Kami masih menggunakan 2,15 dolar AS (PPP 2017) agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya,” tambah Ateng.

Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia yang mengacu pada standar Bank Dunia (2,15 dolar AS PPP 2017) tercatat sebesar 0,85% atau 2,38 juta orang. Angka ini turun dibanding September 2024 (0,99% atau 2,78 juta orang) dan Maret 2024 (1,26% atau 3,56 juta orang).

Perlu diketahui, data kemiskinan ekstrem Maret 2024 sebelumnya dirilis menggunakan standar lama (1,9 dolar AS PPP 2011). Setelah disesuaikan dengan PPP 2017, angkanya naik menjadi 1,26%. Dengan demikian, data Maret 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.

Rilis ini sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, di mana BPS bertugas melakukan survei dan penghitungan capaian program tersebut.

Sumber data utama berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dilakukan pada Februari 2025 untuk menghindari distorsi pola konsumsi selama Ramadhan. Sampel mencakup 345 ribu rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. (*)