TIMES JAKARTA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (15/8/2025), Presiden menyoroti penyimpangan sistem ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics," tegas Prabowo di Gedung Nusantara, Jakarta.

Presiden mengkritik paradoks kelangkaan pangan meski ada subsidi, sebagai akibat pengabaian konstitusi:

• Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

• Ayat 2: Cabang produksi penting dikuasai negara

• Ayat 3: Sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

"Masih terlalu banyak anak-anak kelaparan, petani kesulitan menjual hasil, guru belum dihargai, dan keluarga tak mampu berobat," ungkapnya.

Capain 299 Hari Pemerintahan:

1. Ekonomi: Pertumbuhan 5,12% dengan investasi Rp942 triliun (+13,6%) yang menyerap 1,2 juta pekerja

2. Pemerataan: Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk distribusi pangan murah dan penciptaan lapangan kerja

3. Investasi: Badan Danantara Indonesia dikelola aset >US$1 triliun untuk hilirisasi SDA

4. Kesehatan: Layanan CKG 18 juta warga, peningkatan 66 RS daerah, dan pengembangan KEK Sanur sebagai pusat medis internasional

"Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja," janji Presiden, seraya menekankan komitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas dalam negeri.