TIMES JAKARTA, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan SDM Ismail Cawidu menekankan urgensi pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) sebagai bagian dari reformasi besar tata kelola pendidikan Islam. Ia menyebut kondisi saat ini, dengan 42 ribu pesantren dan enam juta santri, mustahil dikelola hanya oleh satu direktorat.

“Pesantren hadir jauh sebelum negara membiayai pendidikan. Kini jutaan santri dibiayai masyarakat. Negara wajib memastikan struktur tata kelola yang kuat,” ujar Stafsus Menag, Ismail Cawidu dalam keterangan pers yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (28/11/2025). 

Stafsus Menag Ismail Cawidu menyebut tiga persoalan mendesak yang membutuhkan intervensi struktural dengan hadirnya Ditjen Pesantren yaitu ketimpangan fasilitas, minimnya pendampingan manajerial, dan belum solidnya basis data nasional pesantren. 

Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said. (FOTO: dok. Kemenag)

Menurutnya, Ditjen Pesantren akan hadir sebagai pusat koordinasi untuk memastikan standar mutu, pemerataan bantuan, hingga penguatan peran sosial dan ekonomi pesantren. “Ini mandat peradaban, bukan semata-mata penambahan struktur,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesantren Basnang Said memaparkan perjalanan panjang negara dalam memperjuangkan regulasi pesantren, mulai dari era program kesetaraan, peringatan Hari Santri, hingga UU Pesantren. Ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada regulasi, tetapi implementasi.

Lebih jauh, Basnang mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan rancangan struktur SOTK baru, termasuk wacana membentuk direktorat khusus seperti Pendidikan Ma’had Aly, Muadalah dan Lembaga Formal, hingga Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Langkah ini disebutnya sebagai jawaban konkret pemerintahan Presiden Prabowo dan Menag Nasaruddin Umar terhadap kebutuhan pesantren.

Halaqah ini juga memunculkan gagasan jangka panjang, termasuk pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren di tingkat S2 dan S3 sebagai fondasi akademik penguatan lembaga.

Seluruh narasumber sepakat bahwa masa depan pesantren Indonesia menuntut tata kelola yang lebih profesional, berkelanjutan, dan terbuka pada kolaborasi. Pesantren diharapkan menjadi model harmonisasi spiritualitas, ekologis, dan ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian umat.

Halaqah ditutup dengan optimisme bahwa pengasuh pesantren akan menjadi motor utama dalam merumuskan kebutuhan teknis pembentukan Dirjen Pesantren. “Struktur ini hadir untuk melayani pesantren, bukan sebaliknya,” ujar Ismail.

Turut hadir dalam Halaqah tersebut diantaranya KH. Ahmad Mahrus Iskandar dan Kiai Sofwan Manaf serta kiai pengasuh pesantren besar lainnya, akademisi dan pejabat dilingkungan Kemenag. (*)