TIMES JAKARTA, JAKARTA – Penanganan sengketa tambang di Kabupaten Halmahera Timur kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum PT Wana Kencana Mineral (WKM), Rolas Budiman Simanjuntak, mengungkap dugaan adanya aktivitas tambang ilegal yang dilakukan PT Position di dalam wilayah konsesi sah milik kliennya.

Menurut Rolas, proses hukum atas laporan tersebut berjalan lambat. Laporan penyelidikan mandek, sementara aparat kepolisian yang sempat menangani kasus ini secara serius justru dimutasi dari jabatannya.

Laporan resmi dilayangkan ke pihak kepolisian sejak awal 2025 dengan bukti yang dinilai kuat, meliputi hasil survei lapangan, data koordinat wilayah konsesi, dan dokumentasi aktivitas alat berat di lokasi. 

“Semua bukti sudah kami serahkan. Tapi anehnya, setelah penyidik turun ke lapangan, kasus ini berhenti total tanpa kejelasan,” kata Rolas, Rabu (18/10/2025).

Ia menilai, kondisi ini memperlihatkan adanya kejanggalan serius dalam penegakan hukum di daerah. 

“Situasi ini menunjukkan hukum masih mudah dipengaruhi kepentingan ekonomi dan kekuasaan,” ujarnya.

Rolas juga menyayangkan langkah balik yang dilakukan PT Position dengan melaporkan dua pejabat PT WKM, Awwab Hafidz (Kepala Teknik Tambang) dan Marsel Bambang (Mining Surveyor), atas tuduhan perusakan hutan. 

“Yang melapor justru dikriminalisasi, sedangkan yang dilaporkan tetap bebas beroperasi. Ini pembalikan logika hukum,” tegasnya. 

Ia menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan PT WKM sebagai bentuk ketidakadilan yang mencolok.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1422/VI/KEP/2025 dan ST/1423/VI/KEP/2025 tertanggal 25 Juni 2025, sejumlah pejabat strategis diganti, termasuk Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kombes Pol Asri Effendy, yang diketahui memimpin penyelidikan awal kasus ini.

Pasca-pergantian tersebut, arah penyidikan dinilai kehilangan fokus. Tim lama tidak lagi aktif, dan dokumen perkara disebut-sebut berhenti diproses. 

"Laporan PT WKM yang semula menjadi perhatian publik kini nyaris lenyap dari meja penyidik," terangnya.

Keadilan yang Tumpul di Hadapan Pemodal Besar

Kasus ini memunculkan keprihatinan di kalangan masyarakat Maluku Utara. Banyak pihak menilai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin menurun. 

“Kalau aparat yang serius malah dimutasi, bagaimana masyarakat bisa percaya pada hukum?” ujarnya.

Ia mendesak agar SP3 terhadap laporan PT WKM ditinjau ulang dan penyidikan dibuka kembali. 

“Kami tidak menuntut apa pun selain keadilan yang objektif,” jelasnya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Ternate dan Halmahera Timur turut menyoroti kasus ini. Mereka menilai perkara PT Position berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola pertambangan nasional jika dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang transparan.

Cermin Suram Penegakan Hukum di Maluku Utara

Kasus PT Position kini menjadi simbol rapuhnya penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Persoalan ini bukan sekadar sengketa antarperusahaan, tetapi menyangkut integritas aparat dan keadilan publik.

“Kalau benar ada intervensi, ini preseden buruk bagi dunia investasi dan penegakan hukum,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan menempuh seluruh jalur hukum, termasuk pelaporan ke Mabes Polri dan lembaga pengawas eksternal.

Publik kini menantikan langkah tegas Polri untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan supremasi hukum ditegakkan. 

"Jika tidak, kasus PT Position akan tercatat sebagai salah satu potret paling kelam dalam sejarah penegakan hukum di Maluku Utara," pungkasnya.