TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti beredarnya kembali draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan dengan DPR.

Ia menilai regulasi tersebut berpotensi merusak prinsip supremasi sipil dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme.
Hendardi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara tegas menempatkan terorisme sebagai tindak pidana yang harus ditangani melalui mekanisme hukum pidana atau criminal justice system, dengan kepolisian sebagai aparat penegak hukum utama.

"Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bertentangan dengan prinsip tersebut, mengingat hingga kini TNI tidak tunduk pada sistem peradilan umum," kata Hendardi di Jakarta, Senin (19/1/2026), sebagai respons atas wacana pengesahan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang kembali mengemuka di ruang publik.

Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan persoalan serius terkait akuntabilitas, terutama jika terjadi kekerasan atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penanganan terorisme.

Selain itu, Hendardi menyoroti substansi draft Perpres yang memberikan fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan kepada TNI.

"Penggunaan istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, sehingga berpotensi melembagakan pendekatan militeristik dalam penanggulangan terorisme," tambahnya.

Ia juga mengkritisi rumusan fungsi penangkalan yang dalam draft tersebut mencakup kegiatan intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya.

Menurutnya, frasa “operasi lainnya” bersifat multitafsir dan membuka ruang penafsiran luas yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.

Hendardi menambahkan, ketentuan yang memungkinkan pelibatan TNI ketika eskalasi terorisme dinilai berada di luar kapasitas aparat penegak hukum juga menimbulkan persoalan serius.

Tidak adanya definisi objektif mengenai kondisi beyond capacity dinilai dapat melahirkan ketidakpastian hukum dan berisiko melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

"TNI seharusnya difokuskan pada fungsi pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara," katanya.

Pelibatan TNI, menurutnya, hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir atau last resort dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam kedaulatan dan integritas negara.(*)