TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merencanakan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) secara bertahap hingga 2027.

Program ini bertujuan memperkuat perekonomian pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan terpadu berbasis rantai pasok, dengan target penyelesaian 100 KNMP pada 2025.

Trian Yunanda, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menjelaskan bahwa pembangunan 1.100 KNMP akan dilaksanakan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan lokasi dan persyaratan teknis. ""Anggarannya kan sedang dibahas," ujarnya usai menghadiri acara Morning Sea yang membahas sinergi pembangunan KNMP dengan pemangku kepentingan pusat dan daerah di Jakarta, Senin (16/6/2025)..

Ketika ditanya mengenai total kebutuhan dana, Trian menyebutkan bahwa biaya pembangunan satu kampung diperkirakan sekitar Rp22 miliar. Dengan target 100 KNMP pada tahap awal (2025), dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun, yang bersumber dari APBN melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Jika dihitung hingga 1.100 kampung, total anggaran yang diperlukan mencapai Rp24,2 triliun.

Namun, Trian tidak merinci apakah seluruh pembiayaan akan menggunakan APBN atau melibatkan skema pendanaan lain. Ia segera meninggalkan lokasi setelah acara karena akan bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

KKP menargetkan pembangunan KNMP untuk meningkatkan produktivitas desa pesisir dan kampung budidaya perikanan, seperti contoh sukses di Kalamo, Biak, Papua. Saat ini, KKP telah menerima 910 proposal dari berbagai daerah dan akan menyeleksi 100 lokasi secara ketat dan transparan untuk tahap awal.

Sebagai percontohan, KKP mengacu pada Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Biak Numfor, Papua, yang akan menjadi model replikasi KNMP di seluruh Indonesia. Regulasi pendukung program ini sedang disiapkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. (*)