TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader partai dalam forum Muktamar ke-10 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (27/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun harus disampaikan dengan cara yang sopan.

"Kita berada dalam demokrasi, tentu ada yang suka dan tidak suka, ada perbedaan pandangan. Tetapi perbedaan itu harus dikedepankan dengan akal sehat dan penuh kesantunan," ujar Mardiono seusai menghadiri sidang pembukaan.

Mardiono mengakui bahwa tidak ada pemimpin yang tidak pernah melakukan kesalahan. Selama tiga tahun memimpin PPP sebagai Plt. Ketua Umum, ia menyadari terdapat kekurangan dalam kepemimpinannya.

"Tidak ada manusia yang tanpa salah. Oleh karena itu, saya meminta maaf bukan hanya kepada kader PPP, tapi juga kepada bangsa Indonesia," tuturnya.

Ia juga mengingatkan kembali pada konflik internal hebat yang dialami PPP pada periode 2014–2019, yang disebutnya sebagai masa kelam dalam sejarah partai. Menurutnya, perselisihan waktu itu mengakibatkan keretakan pada struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah dan menyebabkan banyak tokoh penting mengundurkan diri.

"Konflik 2014–2019 sangat terstruktur dan masif. Itu jadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan," jelasnya.

Menanggapi suasana muktamar yang diwarnai yel-yel dukungan untuk para calon ketua umum, Mardiono menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan peserta muktamar.

"Muktamar adalah forum tertinggi. Hak menentukan arah partai ada di Muktamirin, bukan segelintir orang," tegasnya.

Terkait tiga nama yang beredar sebagai calon ketua umum, yaitu Mardiono sendiri, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie, ia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh. Mardiono menyatakan bahwa konsentrasinya saat ini adalah memastikan jalannya Muktamar ke-10 berlangsung lancar dan tertib.

"Saya diberi amanah oleh konstitusi partai untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik, penuh khidmat, dan mengedepankan etika demokrasi," pungkasnya.

Muktamar Ke-10 PPP direncanakan berlangsung hingga Senin (29/9), dengan agenda utama pemilihan ketua umum untuk periode 2025–2030 serta pembahasan AD/ART dan rekomendasi kebijakan partai. (*)