TIMES JAKARTA, JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pemerintah menjadikan pembenahan tata ruang dan perizinan kawasan industri sebagai agenda prioritas lintas lembaga pada 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk membuka hambatan struktural yang selama ini menahan laju investasi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (1/1/2026), menegaskan, ketidaksinkronan perizinan dasar masih menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan kawasan industri nasional. Selama persoalan tata ruang belum terselesaikan secara terpadu, percepatan investasi akan sulit terwujud.

Menurutnya, hingga kini masih banyak kawasan industri—termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN)—mengalami keterlambatan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) maupun Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR). Kondisi tersebut kerap memaksa investor menunggu lebih lama akibat belum selarasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebijakan sektoral.

Selain aspek perizinan, tantangan lain juga muncul dari keterbatasan utilitas dan infrastruktur pendukung. Ketersediaan listrik, pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), hingga akses logistik dinilai belum sepenuhnya memadai, sehingga berdampak pada efisiensi biaya produksi dan distribusi.

Meski demikian, HKI tetap optimistis kontribusi kawasan industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat pada 2026. Pergeseran rantai pasok global, relokasi industri dari Asia Timur, serta meningkatnya permintaan manufaktur berteknologi tinggi menjadi peluang besar bagi Indonesia.

Akhmad menyebut, minat investor asing mulai menguat sejak 2025, khususnya di koridor industri Batam–Bintan–Karimun, kawasan Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Investor dari Jepang, Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, hingga Eropa Timur menunjukkan ketertarikan pada sektor kendaraan listrik dan baterai, logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta industri berbasis teknologi tinggi.

Untuk memperkuat daya saing kawasan industri, HKI juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui penandatanganan nota kesepahaman sepanjang 2025. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan kawasan industri digital dan hijau, penerapan konsep digital estate, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan kawasan, hingga integrasi sistem perizinan OSS berbasis risiko.

“Jika persoalan tata ruang dan utilitas dapat diselesaikan, 2026 berpotensi menjadi momentum akselerasi investasi. Kawasan industri bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju target delapan persen,” kata Akhmad.(*)