TIMES JAKARTA, JAKARTA – Partai Gerindra memandang wacana pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, melalui DPRD sebagai opsi yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Mekanisme tersebut dinilai memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya berada pada posisi mendukung upaya atau rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD di setiap tingkatan pemerintahan daerah. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menghadirkan efisiensi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pilkada.

“Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa dilakukan dengan lebih efisien,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, efisiensi tersebut mencakup proses penjaringan calon, mekanisme pelaksanaan, hingga penghematan anggaran dan biaya politik. Sugiono menyinggung besarnya dana hibah dari APBD yang dialokasikan untuk pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, anggaran pilkada tercatat hampir Rp7 triliun dan terus meningkat signifikan hingga melampaui Rp37 triliun pada pelaksanaan pilkada 2024.

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

“Anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif bagi rakyat. Ini yang menurut kami perlu dipertimbangkan secara serius,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung. Kondisi tersebut, kata dia, kerap menjadi penghalang bagi figur-figur yang sebenarnya memiliki kapasitas dan integritas untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Kita perlu mengevaluasi bagaimana agar orang-orang yang benar-benar mampu dan berniat mengabdi tidak terhambat oleh tingginya biaya kampanye,” kata Sugiono.

Ia menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan nilai demokrasi. Pasalnya, anggota DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Bahkan, mekanisme tersebut dinilai tetap dapat diawasi publik secara ketat.

“Partai politik tentu harus tetap mendengar dan mengikuti kehendak konstituennya jika ingin terus dipercaya di daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiono menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menekan polarisasi sosial yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Gerindra pun mendorong agar wacana ini dibahas secara terbuka dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam mekanisme tersebut. Masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

“Jangan sampai mekanisme ini justru berkembang menjadi proses yang tertutup,” ucapnya. (*)