TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pentingnya peran strategis guru sebagai ujung tombak pendidikan bangsa. 

Hal tersebut disampaikan Wamenag saat bertemu dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, organisasi Islam asal Sumatra Utara di Kantor Pusat Kementerian Agama pada Jumat (6/12/2024) kemarin. 

Wamenag yang akrab disapa Romo, mengatakan pentingnya upaya peningkatan kesejahteraan guru, khususnya di tengah tantangan yang masih dihadapi banyak pendidik.

"Peran utama guru adalah mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, salah satu komitmen Kemenag yakni fokus membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru," tegas Wamenag dalam keterangan persnya kepada TIMES Indonesia, Sabtu (7/12/2024). 

Dalam kesempatan itu, Wamenag menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya terbatas pada aspek finansial.

Meskipun demikian, fakta di lapangan selama ini menunjukkan masih banyak guru yang belum mendapatkan hak-hak mereka secara layak.

Wamenag menerima Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, organisasi Islam asal Sumatra Utara. (FOTO: dok. Kemenag)

“Kesejahteraan itu mencakup lebih dari sekadar kenaikan gaji. Kita bicara soal tunjangan, jaminan sosial, fasilitas, hingga akses kepada pelatihan profesional,” ujar Romo.

Ia juga mengungkapkan komitmen Kementerian Agama untuk mengupayakan skema insentif yang lebih berkeadilan bagi guru honorer.

Selama ini Kemenag memiliki skema insentif untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS), khususnya guru yang bertugas di madrasah atau Pendidikan Agama Islam (PAI).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi.

Adapun besaran tunjangan insentif tersebut adalah sebesar Rp250.000 per orang per bulan yan disalurkan dalam 2 tahapan pada tiap semester.

Wamenag memastikan di tahun-tahun mendatang tidak akan ada lagi ketimpangan kesejahteraan antara guru tetap dan guru honorer. 

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Kementerian Agama telah menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non-PNS untuk tahun 2025.

Langkah ini diharapkan menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan guru.

Peningkatan kesejahteraan guru diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Al Jami'yatul Washliyah, Masyhuril Khamis, mengapresiasi upaya Kemenag dalam menyelesaikan masalah di dunia pendidikan dan akhlak bangsa.

"Terima kasih kepada Kemenag yang berkomitmen menyelesaikan masalah sertifikasi guru dan permasalahan akhlak bangsa," tutur Masyhuril. (*)