TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan guna mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M. Pertemuan strategis ini berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dan dipimpin Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dalam arahannya, Menteri Haji dan Umrah menegaskan sejumlah strategi utama untuk merespons dinamika lapangan. Fokus kebijakan diarahkan pada pengetatan perizinan serta pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (PPIU-PIHK) guna mencegah praktik penipuan, perbaikan sarana pelatihan petugas, serta revitalisasi asrama haji demi menjaga mutu dan citra layanan.

Selain itu, penguatan peran kehumasan lintas direktorat ditekankan agar informasi kebijakan tersampaikan secara efektif dan transparan kepada masyarakat.

“Kita akan menerapkan kebijakan monitoring ketat melalui evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali untuk memastikan birokrasi yang lincah dan bertanggung jawab. Faktor keselamatan jemaah menjadi prioritas tertinggi,” tegas Mochamad Irfan Yusuf, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti pentingnya penguatan tata kelola serta transparansi penyerahan anggaran operasional haji. Ia juga menekankan integrasi data jemaah melalui aplikasi Nusuk yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dalam mendukung akurasi dan pelayanan haji.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, melaporkan bahwa interkoneksi data jemaah hingga kini berjalan lancar. Input data petugas haji melalui aplikasi Nusuk telah mencapai hampir 100 persen atau sekitar 99 persen.

Puji juga menyampaikan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M tengah berlangsung secara paralel, dengan fokus pada pendalaman tugas dan fungsi di masing-masing Daerah Kerja (Daker). Di sisi lain, proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Nasional berjalan seiring dengan tahapan pelunasan jemaah haji reguler.

Untuk menjamin kualitas bimbingan manasik, kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di setiap provinsi dilaporkan telah terpenuhi. Pengadaan buku pedoman manasik juga terus dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan pembinaan jemaah.

Tidak hanya berfokus pada pelayanan ibadah, Kementerian Haji dan Umrah tahun ini turut mendorong optimalisasi ekosistem ekonomi haji dan umrah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, memaparkan sejumlah langkah strategis, antara lain penyediaan makanan siap saji dan bumbu pasta khas Indonesia bagi jemaah, pemanfaatan area komersial di Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan jemaah sekaligus mempromosikan produk nasional, serta pemenuhan pengiriman beras dan komoditas lainnya ke Tanah Suci.

Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Teguh Dwi Nugroho, Inspektur Jenderal Dendi Suryadi, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid, staf khusus, tenaga ahli, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI. (*)