TIMES JAKARTA, JAKARTA – Setelah sempat ditutup karena pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), kini sebanyak 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinyatakan siap beroperasi kembali. Langkah ini menandai upaya serius Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga mutu dan keberlanjutan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

“Ada 12 SPPG sekarang yang sudah rilis, siap beroperasi kembali setelah selesai melakukan evaluasi,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat ditemui di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut Dadan, 12 SPPG yang sempat ditutup itu sudah melalui proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh sebelum dinyatakan laik kembali. “Untuk lokasinya menyebar di berbagai daerah. Semuanya telah kami pastikan memenuhi standar baru,” katanya.

Evaluasi Menyeluruh dan Standar Baru Program MBG

Dadan menjelaskan, evaluasi yang dilakukan terhadap 12 SPPG itu mencakup semua aspek: mulai dari proses pengolahan makanan, higienitas dapur, hingga sistem distribusi. Hasil evaluasi menjadi dasar penerapan standar operasional terbaru dalam pelaksanaan Program MBG.

“Kami telah memberikan sosialisasi SOP baru kepada seluruh satuan layanan agar pelaksanaan program ini makin ketat dan terukur,” ujarnya.

Selain memperbarui SOP, BGN juga menegaskan mekanisme regulasi sanksi bagi mitra yang melanggar standar pelayanan. Setiap kasus pelanggaran akan langsung dievaluasi dan, bila perlu, operasionalnya dihentikan sementara hingga investigasi selesai.

“Biasanya proses evaluasi tergantung beratnya kasus, bisa dua minggu sampai dua bulan,” jelas Dadan.

Inovasi Menuju “Zero Kasus” dalam Program MBG

Target besar BGN ke depan adalah nol kasus (zero case) dalam pelaksanaan Program MBG. Untuk mencapainya, serangkaian inovasi pun diterapkan berdasarkan hasil evaluasi lapangan.

Langkah pertama, jumlah penerima manfaat per SPPG dikurangi agar kualitas makanan lebih terjamin. “Kami ingin kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas,” kata Dadan.

Kedua, setiap SPPG kini diwajibkan memiliki juru masak bersertifikat. Dari pengalaman BGN, juru masak bersertifikat bekerja lebih efisien, cepat, dan memiliki pemahaman lebih baik terhadap standar keamanan pangan.

Ketiga, seluruh SPPG akan dilengkapi alat tes cepat (rapid test) untuk menguji bahan baku makanan. “Berdasarkan pengalaman Jepang yang sudah lebih dari 100 tahun, 90 persen kejadian keracunan makanan berasal dari bahan baku. Kami belajar dari situ,” ungkap Dadan.

Selain itu, setiap hasil masakan akan diuji sebelum dibagikan kepada penerima manfaat, guna memastikan keamanan pangan tetap terjaga.

Sterilisasi, Air Bersertifikat, dan Pengawasan Ketat

Inovasi keempat, seluruh SPPG diwajibkan memiliki alat sterilisasi food tray—wadah hidangan MBG yang mampu mengering dalam tiga menit dengan suhu 120 derajat Celsius. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kebersihan alat saji dan mencegah kontaminasi silang.

Sementara itu, untuk kebutuhan air bersih, BGN mengikuti rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar setiap SPPG hanya menggunakan air bersertifikat atau air isi ulang dari penyedia yang telah tersertifikasi.

Tidak berhenti di situ, BGN juga akan memperkuat pengawasan melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) rutin bagi kepala SPPG di seluruh Indonesia.

“Untuk SPPG baru, bimtek bertujuan meningkatkan kualitas. Sedangkan bagi SPPG lama, ini menjadi ajang penyegaran agar tetap waspada dan disiplin menjalankan standar,” tutur Dadan.

Dengan langkah-langkah ini, BGN ingin memastikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang menjadi model layanan gizi publik yang aman, sehat, dan berkelanjutan di masa depan.(*)