TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah resmi menambah struktur kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan dilantiknya Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (19/8/2024).

Dengan penambahan ini, Kementerian Kominfo kini memiliki dua Wakil Menteri, yaitu Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria, yang sebelumnya sudah menjabat. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 52M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dalam pelantikan yang dipandu oleh Presiden Jokowi, Angga Raka Prabowo mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Angga.

Profil Angga Raka Prabowo

Angga Raka Prabowo, yang merupakan politisi dari Partai Gerindra, memiliki pengalaman di bidang komunikasi politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008, Angga pernah menjadi sekretaris pribadi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal serta Ketua Badan Komunikasi di Partai Gerindra.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa penunjukan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo bertujuan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tugas strategis kementerian.

Tugas-tugas tersebut mencakup penyelesaian aturan turunan dan kelembagaan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemberantasan judi online, perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pelayanan publik. (*)