TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi memberikan dukungannya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam pengadaan barang/jasa di sektor perumahan dan kawasan permukiman. 

Bentuk dukungan LKPP kepada Kementerian PKP dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kantor LKPP, Jakarta pada Jum'at (15/8/2025). 

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menjelaskan, LKPP siap mengawal Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dibawah komando Kementerian PKP. Salah satunya dengan mendukung dan mempercepat proses lelang. 

“Ada berbagai metode lelang yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP. Saya harap lewat MoU ini ada langkah kongkrit dan bisa mendorong pencapaian Program 3 Juta Rumah,” jelas Hendrar. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan dari LKPP. “Terimakasih atas dukungan Kepala LKPP Bapak Hendrar Prihadi beserta jajaran yang terus mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait. 

Menteri Ara mengatakan, melalui kerjasama ini pihaknya ingin agar LKPP bisa ikut terlibat aktif dalam rangka pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PKP juga siap melakukan apa yang yang paling baik, paling cepat dan transparan sesuai arahan dari LKPP dan siap mendukung keterbukaan publik. 

“Saya siap minta jajaran di Kementerian PKP untuk mengumumkan semua proyek Kementerian PKP apa saja dan dimana lokasinya dan ada sarana pengaduan masyarakat,” kata Ara.

Tidak hanya keterbukaan publik saja, Menteri Ara juga bertekad menjadikan Kementerian PKP menjadi Kementerian yang anti korupsi transparan dan penyerapannya tinggi dan berkualitas. Meskipun tahun ini masih banyak kekurangan dirinya tetap optimis tahun depan harus sesuai dengan standar lelang dari LKPP. 

"KPI tahun ini yang ingin kami capai adalah tidak ada korupsi, tranparan, cepat sesuai aturan dan penyerapannya full. Tolong dikawal ya pak dan apabila ada staf saya yang lambat dan melenceng dikit tolong saya dikasih tahu. Kami akan menjalankan apapun rekomendasi dari LKPP untuk menjalani value dan visi misi Kementerian PKP,” tandasnya.