TIMES JAKARTA, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan kepada para kepala daerah agar berhati-hati dan tidak terjebak praktik korupsi. Peringatan itu disampaikannya saat memberikan pembekalan kepada kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).

Mahfud menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyoroti praktik kolusi antara eksekutif dan legislatif yang kerap terjadi, seperti menyusun program bersama DPRD secara kolutif hingga menimbulkan risiko pidana.

“Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up atau mark down untuk mendapat kick back,” kata Mahfud.

"Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi," lanjutnya

Ia menambahkan bahwa kasus-kasus korupsi tersebut perlu dibicarakan secara terbuka agar para kepala daerah tidak terjerumus. Mahfud juga mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki masa kedaluwarsa yang sangat lama, yakni 18 tahun.

“Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai, maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” ujarnya.

Mahfud mengatakan tidak bisa dipungkiri sekarang korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal.

Mahfud juga menyoroti sistem rekrutmen politik yang saat ini berlaku. Menurutnya, Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal.

Sejumlah tokoh DPP PDIP juga hadir dalam pembekalan tersebut, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, serta Wakil Sekjen PDIP Aryo Adhi Dharmo. (*)