TIMES JAKARTA –  

Jakarta - Sistem Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menjadi korban serangan siber yang menggemparkan. Sebuah kelompok hacker berhasil membobol sistem PDN menggunakan virus Ransomware Lockbit 3.0 Brain Chipper, menyebabkan gangguan serius pada hampir seluruh layanan imigrasi di Indonesia. Hacker tersebut menuntut tebusan sebesar 8 juta USD atau sekitar Rp131 miliar, namun Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan penolakannya untuk membayar tebusan tersebut.

Ardi Sutedja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, menyatakan bahwa kurangnya kesadaran teknologi di masyarakat menjadi faktor utama penyebab serangan ini.
Namun, pandangan ini mendapat tanggapan dari seorang ahli Cyber Security Bernama Achmad Yusuf, seorang ahli keamanan komputer asal Jawa Timur yang saat ini bekerja remote sebagai Red Team Lead di salah satu perusahaan yang berada di Singapura.

"Ancaman ini harus ditanggapi dengan penanganan yang tepat, karena tanggung jawab sepenuhnya ada di pemerintah dan stack holder yang terkait," kata Yusuf.
 

"Menyalahkan masyarakat untuk serangan ini rasanya kurang begitu tepat. Intinya adalah kelalaian dalam mengelola aset data yang dimiliki. Meskipun awareness di kalangan masyarakat juga memang perlu untuk ditingkatakn"

Sebagai praktisi keamanan siber yang berpengalaman, Ia juga mengkritik pemilihan sistem operasi di lingkungan server skala luas seperti PDN. "Windows memiliki banyak sekali kerentanan yang sering dieksploitasi sehingga gampang untuk diretas, baik melalui exploit 0day maupun metode-metode hacking yang lainnya. Selain itu, kurangnya kontrol yang ketat atas izin hak akses di sistem operasi Windows menjadikannya pilihan yang tidak tepat untuk server skala besar seperti PDN, " jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini, tidak ada satupun program Anti Virus berbasis Windows yang dapat menghentikan malware yang dibuat sepenuhnya tidak terdeteksi melalui proses encoding dan crypting yang canggih. "Windows Defender Ini jelas sudah tidak relevan untuk menghadapi ancaman kejahatan siber di era modern ini, ini saya kasih tau, bahwa tidak ada satupun anti virus berbasis windows yang benar-benar bisa mencegah atau menangkal serangan malware, apalagi Ketika kode jahat tersebut dibuat oleh professional, harus ada proteksi seperti Intrusion Prevention System atau Firewall yang baik disini, mestinya juga harus ada SOC (Security Operation Center), jadi sebelum terjadi insiden, setiap waktunya ada alarm dan peringatan, adanya ancaman apa saja yang terjadi didalam sistem bisa di monitor" tegas pria yang kerap dipanggil Mas Yusuf ini.

Selain mengkritik infrastruktur IT, Yusuf juga menyoroti kebiasaan penggunaan aplikasi bajakan di kalangan pemerintahan. "Oknum-oknum yang berada atau bekerja di pemerintahan harus segera menghentikan penggunaan aplikasi-aplikasi bajakan yang dapat membuka celah bagi peretas masuk ke sistem mereka, kenapa? Ini sedikit edukasi, bahwa installer dari aplikasi-aplikasi ini tidak jarang juga di-binding atau mengandung kode berbahaya seperti malware, salah satunya adalah ransomware, sehingga jika dieksekusi, perangkatnya akan dengan mudah diretas dari jarak jauh. Mereka bisa mengontrol isi perangkat dari komputer targetnya, mengambil, memodifikasi, bahkan mengunci data-data penting tersebut seperti yang terjadi pada PDN. Bahkan tidak akan ketahuan sampai dia menimbulkan sebuah dampak, ngeri kan?" paparnya kepada awak media.

Pandangan ini memberikan perspektif baru dalam menanggapi serangan siber terhadap PDN yang baru-baru ini terjadi, menekankan perlunya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keamanan data dan memilih infrastruktur IT yang lebih aman untuk menjaga kepentingan nasional.
" Kelalaian dan musibah ini sebetulnya bisa dicegah, dengan implementasi penerapan keamanan infrastruktur teknologi yang tepat dan lebih baik, serta pemahaman yang cukup baik dari pemangku kebijakan akan pentingnya keamanan siber di era ini, semoga hal ini membuat kita jauh lebih berbenah untuk kedepannya" Pungkasnya. (*)