TIMES JAKARTA, JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam atas terus berlanjutnya kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza, bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Kantor HAM PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki (OPT) pada Jumat (23/1/2026), organisasi dunia itu mengecam pola kekerasan pasca-gencatan senjata yang masih terjadi.

“Kini waktunya bagi komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan dan tekanan guna menghentikan pertumpahan darah dan memajukan pendekatan berbasis hak untuk pemulihan dan rekonstruksi,” tegas pernyataan resmi PBB tersebut.

Krisis yang Belum Berakhir

Ajith Sunghay, Kepala Kantor HAM PBB di OPT, menegaskan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza masih jauh dari selesai. “Setiap hari orang-orang tewas, baik dalam serangan Israel maupun akibat pembatasan akses bantuan kemanusiaan,” ujarnya. Ia juga menyoroti larangan masuk bagi jurnalis asing ke Gaza dan tingginya angka kematian jurnalis Palestina.

Menurut data yang dihimpun PBB, sejak gencatan senjata pada 11 Oktober 2025 hingga 21 Januari 2026, sedikitnya 477 warga Palestina yang mayoritas merupakan warga sipil, telah tewas dalam serangan Israel. Dari angka tersebut, 216 warga Palestina termasuk 46 anak dan 28 perempuan, dilaporkan tewas dalam serangan yang terjadi jauh dari “garis kuning,” terutama di pengungsian internal dan permukiman warga.

Rincian Korban dan Serangan

Laporan tersebut merinci bahwa setidaknya 126 serangan yang dilakukan oleh pesawat tanpa awak (UAV) Israel di seluruh Gaza menyebabkan sedikitnya 87 warga Palestina meninggal, termasuk 12 anak dan 7 perempuan. Selain itu, 167 warga Palestina lainnya tewas di sekitar “garis kuning.”

Tidak hanya korban langsung akibat serangan, PBB juga mencatat kematian warga sipil akibat kondisi kemanusiaan yang memburuk. “Setidaknya sembilan anak meninggal akibat hipotermia sejak gencatan senjata,” tambah Sunghay.

PBB mendesak komunitas internasional untuk tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga meningkatkan tekanan politik guna menghentikan kekerasan dan memastikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam proses pemulihan dan rekonstruksi Gaza (*)