TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengimbau agar seluruh kader Demokrat aktif mengawal dan mendukung semua program pemerintah Prabowo Subianto, termasuk inisiatif dari Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Kongres VI Partai Demokrat 2025, SBY menekankan agar Partai Demokrat memastikan bahwa Danantara beroperasi sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat.

"Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat," katanya ketika sambutan di The Ritz-Carlton Hotel, Pacific Place SCBD, Jakarta, Senin,(24/2/2025).

Dalam perannya sebagai bagian dari koalisi pemerintah, SBY menekankan bahwa menjaga etika politik berarti selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

"Ini etika yang harus kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Selain itu, SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan sepenuhnya mendukung secara politik guna memperkokoh jalannya pemerintahan Prabowo.

"Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat," pungkasnya.

Seperti yang telah diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Danantara dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

BPI Danantara didirikan setelah DPR menyetujui perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 4 Februari lalu. Perubahan dalam UU tersebut menetapkan tugas dan peran Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI).

Selain itu, BPI Danantara diresmikan bersamaan dengan pengesahan UU BUMN oleh Presiden serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. (*)